Chatib Basri Nilai Tahun Politik Bisa Dukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Momentum 'tahun politik' yang akan dimulai pada 2023 dinilai mampu mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Pasalnya, tingkat konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) bakal meningkat jelang gelaran pemilihan umum presiden dan pemilihan umum serentak pada tahun berikutnya.

Ekonom senior Chatib Basri mengatakan, tingkat konsumsi nasional akan meningkat jelang pemilu. Maklum saja, partai politik beserta kader yang diusung akan menggelontorkan banyak uang dalam proses kampanye.

"Jadi kalau kita lihat sepanjang pengalaman sejak pemilu langsung itu menjelang tahun pemilu spending-nya naik," ujar dia, dalam Mandiri Sekuritas Market Outlook di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Mantan menteri keuangan itu mengungkapkan, tingkat pengeluaran atau spending politisi bakal meningkat memasuki periode kampanye pemilu. Ini nantinya akan tercermin dari data pertumbuhan konsumsi LNPRT.

"Demand untuk transport luar biasa pada saat itu. Pesawat, mobil, kemudian peralatan kampanye itu uangnya riil. Spending-nya beneran. Jadi efek kepada konsumsi relatif lumayan," tutur Chatib Basri.

Meskipun demikian, dukungan tersebut tidak akan serta-merta mendongkrak pertumbuahn ekonomi nasional. Sebab, konsumsi LNPRT berkontribusi sangat minim terhadap pembentukan PDB nasional.

"Tapi itu akan membantu transmisi uang terhadap belanja masyarakat dalam negeri," katanya.

Perekonomian RI tetap positif namun melambat

Sebelumnya, Chatib memastikan, perekonomian Indonesia tidak akan masuk ke dalam jurang resesi pada tahun depan. Pertumbuhan ekonomi positif diproyeksi masih berlanjut.

"Kalau ditanya apakah Indonesia akan resesi atau tidak, jawaban saya tidak," ujar Chatib saat acara Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center, Selasa (11/10/2022).

Namun demikian, dampak dari kondisi global masih akan dirasakan Indonesia, ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan diprediksi terjadi pada awal 2023.

Pasalnya, pendapatan pemerintah akan berkurang akibat pelambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Oleh karenanya, strategi menggunakan ekspansi fiskal dan pengetatan moneter yang bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi internal dan eksternal, justru akan menjadi salah satu faktor pelambatan ekonomi Indonesia.

"Jadi implikasinya adalah kita akan melihat kontraksi fiskal pada tahun 2023. Jadi kombinasi kontraksi baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal entah bagaimana akan memberi akan menyeret turun pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan," jelas Chatib.