Dukung Satu Data Pangan, Bapanas Gandeng BPS

Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan, kerja sama yang bertajuk penyediaan, memanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan tersebut bertujuan untuk memastikan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia sesuai amanat Perpres Nomor 39 tahun 2019.

Menurut Arief, data pangan yang benar dan akurat merupakan salah satu komitmen pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.

"Ketersediaan data pangan yang bersifat realtime dapat berperan sebagai Early Warning System serta instrumen mitigasi bagi faktor-faktor penyebab inflasi seperti shortage (kekurangan) dan kenaikan harga. Lebih jauh, dengan memiliki data pangan yang akurat, Indonesia dapat mengurangi potensi terjadinya krisis pangan," ujar Arief dalam siaran resminya, Jumat (28/10/2022).

Arief mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi BPS yang selama ini menjadi mitra kerja Bapanas dalam menyediakan berbagai data pangan yang akurat.

Menurutnya, sampai saat ini Bapanas telah banyak melakukan pengolahan dan pemanfaatan data yang bersumber dari BPS, di antaranya terkait Prognosa Neraca Pangan Nasional yang merupakan integrasi data yang bersumber dari seluruh pihak terkaitpangan.

“Kami juga banyak mengandalkan BPS dalam penyediaan data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Prevalence of Undernourishment (PoU), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Neraca Bahan Makanan (NBM), dan berbagai produk data lain yang diolah oleh Badan Pangan Nasional. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kerja sama yang terjalin baik antara BPS dengan Bapanas disepakati dalam MoU agar kolaborasi menjadi semakin kuat," paparnya.

Langkah ini juga untuk mendukung percepatan terwujudnya satu data pangan Indonesia.

Arief menegaskan, misi Bapanas adalah menyediakan data pangan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi-pakaikan.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia, sehingga penyediaan data terpadu antar kementerian/lembaga menjadi sangat penting.

"Integrasi data pangan nasional diperlukan agar stakeholder pangan dan pemerintah memiliki rujukan yang pasti. Terkait hal tersebut Bapanas terus melakukan pembenahan pendataan pangan nasional, kolaborasi dengan BPS diharapkan dapat mempercepat upaya tersebut, " ujarnya.

Kerja sama pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan tersebut memuat 5 poin strategis.

Pertama, penyediaan data dan informasi statistik di bidang pangan untuk kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan/atau evaluasi.

Kedua, pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi di bidang pangan. Ketiga, pengembangan sistem informasi di bidang pangan.

Kemudian yang keempat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelima, dukungan pelaksanaan kegiatan sensus/survei.

"Sebagai percepatan kedua pihak telah membentuk tim teknis masing-masing yang akan langsung bekerja menjalankan poin-poin rencana kerja sama," paparnya.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, BPS mendukung penuh upaya Bapanas membangun data pangan nasional guna mewujudkan Satu Data Indonesia, mengingat hal tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Melalui MoU ini BPS siap berperan aktif melakukan penyediaan data dan pemanfaatan data di Bapanas," ujarnya.

Menurutnya, penyediaan data yang dijalankan meliputi, penyelenggaraan statistik sektoral (penyelenggaraan statistik untuk instansi tertentu) sesuai dengan prinsip-prinsip satu data Indonesia, memberikan rekomendasi metodologi statistik, serta memberikan bantuan teknis dalam menyusun kerangka penjaminan kualitas data. Sedangkan pemanfaatan data meliputi analisis kebijakan dan bagi pakai data.

Berdasarkan pemetaan BPS, Margo mengatakan, area kebutuhan data di Bapanas sangat beragam diantaranya harga pangan, konsumsi pangan, ekspor dan impor, neraca pangan, cadangan/stok, pola distribusi, dan Prevalence of under nourishment (PoU) atau angka prevalensi ketidakcukupan pangan.