Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Tata Cara Pembuatan SKCK Gratis, Catat Prosedur dan Syaratnya

Biaya pembuatan SKCK kini bisa gratis dengan pertimbangan tertentu. Persyaratan membuat SKCK secara gratis tergantung pada pertimbangan tertentu tersebut.

Artikel ini akan memberikan ulasan mengenai syarat dan tata cara membuat SKCK gratis, dikutip dari peraturan yang berlaku, pada Sabtu (5/11/2022).

Aturan tersebut adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0 atau 0 Persen atas Jenis PNBP dengan Pertimbangan Tertentu yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ragam diskon tarif pembuatan SKCK

Dalam Pasal 2 regulasi tersebut, dijelaskan bahwa jenis PNBP di lingkungan Polri dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp 0 atau 0 persen.

Jenis PNBP di lingkungan Polri tersebut merupakan jenis PNBP pada layanan penerbitan dan perpanjangan SKCK.

Tarif sampai dengan Rp 0 atau 0 persen sebagaimana dimaksud dapat diberikan apabila memenuhi klasifikasi pertimbangan tertentu.

Dengan begitu, apakah pembuatan SKCK gratis? Jawabannya adalah ya, namun khusus pada pembuatan atau perpanjangan SKCK dengan klasifikasi pertimbangan tertentu.

Selanjutnya, Pasal 3 menjelaskan, klasifikasi pertimbangan tertentu yang dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp 0 atau 0 persen meliputi penerbitan dan perpanjangan SKCK untuk:

  1. masyarakat yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar;
  2. masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi;
  3. masyarakat untuk keperluan kegiatan sosial;
  4. masyarakat untuk keperluan kegiatan keagamaan;
  5. masyarakat untuk keperluan kenegaraan;
  6. mahasiswa/pelajar; dan
  7. masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Meski demikian, tidak semua klasifikasi tersebut bisa mendapatkan pengenaan tarif pembuatan atau perpanjangan SKCK secara gratis.

Masing-masing klasifikasi tersebut memiliki ketentuan berbeda mengenai pembuatan SKCK gratis atau bayar. Ada yang bisa gratis sepenuhnya, ada pula yang harus membayar separuh atau 50 persen.

Perlu diketahui, biaya pembuatan SKCK secara penuh atau tarif 100 persen yang berlaku adalah Rp 30.000 per penerbitan.

Lebih lanjut, Pasal 4 aturan tersebut memandatkan, pengenaan tarif sampai dengan Rp 0 atau 0 persen dengan klasifikasi pertimbangan tertentu dilakukan sesuai besaran tarif sebagai berikut:

  1. tarif sebesar Rp 0 atau 0 persen dikenakan kepada masyarakat yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar;
  2. tarif sebesar Rp 0 atau 0 persen dikenakan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi;
  3. tarif sebesar Rp 15.000 atau 50 persen dari tarif dikenakan kepada masyarakat untuk keperluan kegiatan sosial;
  4. tarif sebesar Rp 15.000 atau 50 persen dari tarif dikenakan kepada masyarakat untuk keperluan kegiatan keagamaan;
  5. tarif sebesar Rp 15.000 atau 50 persen dari tarif dikenakan kepada masyarakat untuk keperluan kenegaraan;
  6. tarif sebesar Rp 15.000 atau 50 persen dari tarif dikenakan kepada mahasiswa/pelajar; dan
  7. tarif sebesar Rp 15.000 atau 50 persen dari tarif dikenakan kepada masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Itulah ketentuan mengenai besaran biaya pembuatan SKCK yang bisa digratiskan atau mendapat diskon tergantung pada masing-masing klasifikasi.

Persyaratan membuat SKCK gratis

Biaya SKCK gratis bagi masyarakat yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar bisa didapat dengan syatat melampirkan bukti pernyataan status keadaan darurat bencana alam untuk tingkat nasional ditetapkan oleh presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

Adapun pembuatan SKCK gratis bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, syaratnya melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa.

Kemudian, tarif sebesar Rp 15.000 atau 50 persen dari tarif dikenakan kepada masyarakat untuk keperluan kegiatan sosial berlaku dengan syarat melampirkan surat keterangan keperluan untuk kegiatan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Dinas Sosial.

Lalu persyaratan untuk memperoleh tarif tarif sebesar Rp 15.000 untuk keperluan kegiatan keagamaan yakni melampirkan surat keterangan keperluan kegiatan keagamaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia pada tingkat provinsi, atau Kantor Kementerian Agama pada tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan persyaratan untuk memperoleh tarif diskon 50 persen untuk kegiatan kenegaraan, yakni melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Bagi pelajar atau mahasiswa, persyaratan untuk memperoleh diskon tarif pembuatan SKCK adalah melampirkan Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Jakarta Pintar yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Terakhir, persyaratan untuk memperoleh diskon tarif pembuatan SKCK bagi UMKM adalah sebagai berikut:

  1. surat izin usaha mikro, kecil dan menengah; atau
  2. surat keterangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dari instansi atau dinas terkait.

Tata cara membuat SKCK gratis dilakukan melalui pengajuan permohonan dengan melampirkan persyaratan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penerbitan SKCK.

https://money.kompas.com/read/2022/11/05/100044326/tata-cara-pembuatan-skck-gratis-catat-prosedur-dan-syaratnya

Terkini Lainnya

Pemerintah Lanjutkan Bagi-bagi 'Rice Cooker' Gratis, Anggaran Rp 85 Miliar

Pemerintah Lanjutkan Bagi-bagi "Rice Cooker" Gratis, Anggaran Rp 85 Miliar

Whats New
Harga Bahan Pokok Selasa 4 Juni 2024 Mayoritas Naik, Tepung Terigu Turun Tipis

Harga Bahan Pokok Selasa 4 Juni 2024 Mayoritas Naik, Tepung Terigu Turun Tipis

Whats New
Pemerintah Sudah Bayarkan Rp 10,89 Triliun untuk Gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri

Pemerintah Sudah Bayarkan Rp 10,89 Triliun untuk Gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri

Whats New
IHSG Bakal Lanjut Menguat? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Lanjut Menguat? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Tarif Listrik Setelah Juni 2024 Bakal Naik? Ini Kata Kementerian ESDM

Tarif Listrik Setelah Juni 2024 Bakal Naik? Ini Kata Kementerian ESDM

Whats New
Kekhawatiran Ekonomi Bebani Investor, Dow Jones Turun Lebih dari 115,2 Poin

Kekhawatiran Ekonomi Bebani Investor, Dow Jones Turun Lebih dari 115,2 Poin

Whats New
Mengintip Peluang Usaha Nasi Goreng, Berapa Modal dan Keuntungannya?

Mengintip Peluang Usaha Nasi Goreng, Berapa Modal dan Keuntungannya?

Smartpreneur
Anggaran Subsidi Listrik 2025 Diprediksi Rp 88 Triliun, Naik Rp 15 Triliun

Anggaran Subsidi Listrik 2025 Diprediksi Rp 88 Triliun, Naik Rp 15 Triliun

Whats New
Ada 'Jamu Manis', BI Pede Pertumbuhan Kredit Perbankan Capai 12 Persen

Ada "Jamu Manis", BI Pede Pertumbuhan Kredit Perbankan Capai 12 Persen

Whats New
Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan via Lapak Asik

Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan via Lapak Asik

Whats New
Cara Bayar Cicilan KPR BTN via Aplikasi dan ATM

Cara Bayar Cicilan KPR BTN via Aplikasi dan ATM

Spend Smart
Bank Neo Commerce Berhasil Membalik Rugi Jadi Laba pada Kuartal I-2024

Bank Neo Commerce Berhasil Membalik Rugi Jadi Laba pada Kuartal I-2024

Whats New
Tembus Pasar Global, Aprindo Gandeng Anak Usaha Garuda Indonesia

Tembus Pasar Global, Aprindo Gandeng Anak Usaha Garuda Indonesia

Whats New
Cara Ganti Kartu ATM BRI 'Expired' lewat Digital CS

Cara Ganti Kartu ATM BRI "Expired" lewat Digital CS

Whats New
Pemkab Gencarkan Pasar Murah, Inflasi di Lebak Turun Jadi 2,1 Persen Per Mei 2024

Pemkab Gencarkan Pasar Murah, Inflasi di Lebak Turun Jadi 2,1 Persen Per Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke