Sepanjang 2022, Belanja Negara Capai Rp 3.090 Triliun

Adapun realisasi itu bersifat sementara sebab masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, realisasi belanja pemerintah pada 2022 itu tumbuh 10,9 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2.786,4 triliun.

"Jadi belanja negara melonjak juga dan kenaikannya terutama terjadi pada belanja untuk perlindungan masyarakat dalam bentuk subsidi, kompensasi, dan berbagai bantuan-bantuan sosial," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (3/1/2023).

Menurut Sri Mulyani, kenaikan belanja negara karena peningkatan belanja untuk perlindungan sosial, menunjukkan bahwa APBN telah berperan sebagai shock absorber atau penahan guncangan dari tekanan gejolak ekonomi global.

Secara rinci, belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.079,3 triliun atau mencapai 114,1 persen dari target Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 945,8 triliun. Meski demikian, realisasi itu lebih rendah dibandingkan belanja K/L di 2021 yang sebesar Rp 1.190,8 triliun.

Belanja K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk menjalankan program prioritas dan penguatan perlindungan kepada masyarakat.

Kemudian terdiri juga dari belanja non-K/L yang sebesar Rp 1.195,2 triliun atau mencapai 88,2 persen dari target dalam Perpres 98 tahun 2022 yang sebesar Rp 1.355,9 triliun. Belanja itu utamanya untuk pembayaran subsidi dan kompensasi energi dalam menahan laju inflasi dan melindungi daya beli.

"Subsidi dan kompensasi itu (realisasinya) mencapai Rp 551,2 triliun, bahkan lebih besar dari yang kami jelaskan waktu itu bahwa subsidi dan kompensasi akan melonjak ke Rp 502,3 triliun. Awalnya, dalam APBN subsidi dan kompensasi itu hanya Rp 152,5 triliun, jadi APBN melipatgandakan lebih dari tiga kali dari alokasi subsidi dan kompensasi," paparnya.

Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) yang realisasinya mencapai Rp 816,2 triliun atau 101,4 persen dari target dalam Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 804,8 triliun. Belanja TKD ini disalurkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah.

"Realisasi itu (TKD) terjadi kenaikan 3,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 785,7 triliun," tutup Sri Mulyani.