Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pemerintah Targetkan Defisit Anggaran Turun ke 2,16 Persen di 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di 2024 sebesar 2,16 persen-2,64 persen dari produk domestik bruto (PDB). Target itu kian mengecil dari defisit APBN 2023 yang disasar sebesar 2,84 persen.

Adapun penetapan target defisit APBN 2024 itu dibahas dalam rapat terbatas (ratas) terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024, yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk tahun depan awal kita perkirakan defisit semakin menurun pada level 2,16 persen-2,64 persen dari PDB dengan primary balanced mendekati nol," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai ratas di Istana Negara, Senin (20/2/2023).

Ia menjelaskan, dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal terkait APBN 2024, pemerintah memantau sejumlah perkembangan global yang terjadi saat ini.

Di antaranya, konflik geopolitik yang meningkat, inflasi dunia yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kenaikan suku bunga global, serta kembali dibukanya lockdown China.

"Ini menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus kita antisipasi," kata dia.

Bendahara negara itu mengatakan, pemerintah akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di 2022 yang sebesar 5,3 persen bisa terus berlanjut hingga ke 2024.

Oleh sebab itu, pemerintah akan menjaga konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 5 persen, mengendalikan laju inflasi, mendorong penguatan investasi, hingga mengantisipasi kondisi global terhadap kinerja ekspor.

"Kita perlu mengantisipasi kondisi global yaitu dalam bentuk ekspor yang barangkali mengalami disrupsi karena geopolitik dan harga komoditas yang mungkin dalam hal ini ketidakpastiannya meningkat karena terjadinya persaingan politik antara negara-negara besar," papar Sri Mulyani.

https://money.kompas.com/read/2023/02/20/171000626/pemerintah-targetkan-defisit-anggaran-turun-ke-2-16-persen-di-2024

Terkini Lainnya

Djagad Prakasa Dwialam Ditunjuk Jadi Dirut Kimia Farma

Djagad Prakasa Dwialam Ditunjuk Jadi Dirut Kimia Farma

Whats New
S&P 500 dan Nasdaq 'Rebound' Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

S&P 500 dan Nasdaq "Rebound" Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

Whats New
Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Spend Smart
Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Whats New
Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke