YLKI: Daya Beli Konsumen BBM Nonsubsidi Lebih Baik, Tak Masalah Harganya Fluktuatif

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, penjualan BBM nonsubsidi atau non- Public Service Obligation (PSO) adalah domain badan usaha, baik operator swasta ataupun Pertamina, untuk meninjau harga.

"Saya kira ini relevan dengan spirit UU tentang BUMN ya, apalagi jika harga BBM non-PSO tersebut masih di bawah biaya pokok," ujar Tulus melalui keterangannya, Selasa (28/2/2023).

Dia menegaskan, dalam penetapan harga secara fluktuatif itu Pertamina mampu menjamin pasokan dan kualitasnya untuk kepentingan dan hak hak konsumen. "Lagipula pengguna BBM non-PSO kan tipe konsumen yang daya belinya lebih baik dari pada pengguna BBM PSO," jelas dia.

Menurut Tulus harga BBM non-PSO yang fluktuatif sepertinya sudah menjadi hal yang biasa bagi konsumen, relevan dengan harga minyak mentah dunia.

Dia menambahkan, BBM non-PSO BBM memiliki kualitas dengan RON yang lebih tinggi. Dengan demikian, sebenarnya lebih menguntungkan konsumen karena kandungan kalorinya lebih tinggi.

"BBM nonsubsidi dengan RON tinggi tentu lebih ramah lingkungan, karena menghasilkan emisi yang lebih rendah dari pada BBM bersubsidi," ungkap Tulus.

Terpisah, Piter Abdullah, ekonom Center of Reform on Economics (Core), meyakini masyarakat pada dasarnya sudah mengetahui informasi mengenai perbedaan jenis BBM dan harganya.

"BBM nonsubsidi sama dengan barang lain yang naik turun. Selama BBM subsidi tidak dinaikkan nggak masalah," tegas Piter.

Evaluasi berkala

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan harga BBM nonsubsidi bersifat fluktuatif sehingga dievaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.

Pertamina nantinya melakukan penyesuaian harga mengikuti tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak.

Erick menjelaskan, usulan mengenai pemberlakukan evaluasi harga BBM nonsubsidi setiap pekan sudah bergulir dan tengah dibahas.

“Pada dasarnya, harga BBM nonsubsidi sudah seyogya-nya harga pasar, namun untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir," katanya.

"Pada kebijakan sebelumnya ketika harga minyak dunia tinggi pemerintah meminta Pertamina untuk tidak menaikkan harga."