Erick Thohir: Opsi Impor KRL Bekas Masih Terbuka

"Terbuka (impor darurat KRL), tapi selama konteksnya harganya baik," ungkapnya saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Ia menuturkan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasi impor KRL bekas dari Jepang akan tetap menjadi pertimbangan pemerintah.

Erick bilang, saat ini hasil audit BPKP tengah dipelajari pemerintah. Menurut dia, sedang dilakukan penghitungan terkait opsi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan pengadaan KRL, apakah melalui impor KRL bekas atau membuat yang baru dari PT INKA.

"Tentu sekarang peningkatan (penumpang) di kereta ini cukup tinggi. Maka, solusinya apa? Apakah impor atau buat sendiri? Nah, ini yang lagi dihitung kembali," kata dia.

Ia menjelaskan, jika hasil penghitungan ternyata harga impor KRL bekas dari Jepang justru nilainya kemahalan, ada opsi kemungkinan tidak dilakukan impor. Sayangnya, Erick tidak memerinci patokan nilai impor yang dirasa kemahalan.

"Kalau kita hanya membebani, dalam arti penambahan kapasitas dengan harga yang mahal tadi, kita juga harus berpikir ulang," ucapnya.

Oleh sebab itu, Erick menegaskan, persoalan pengadaan KRL ini masih dalam pembahasan. Dia bilang, perlu ditemukan solusi yang tepat dengan melibatkan banyak pihak.

"Ini yang kita coba duduk, sama-sama, untuk mencari solusinya, tapi insya Allah tanpa saling menyalahkan," pungkas Erick.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 12 April 2023, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pemerintah membuka opsi impor darurat KRL sebanyak 10-12 rangkaian kereta (trainset) pada 2023.

Tiko bilang impor KRL dibutuhkan karena jumlah armada yang laik beroperasi sudah tak cukup lagi untuk menampung jumlah penumpang yang terus bertambah.

Rencana impor darurat itu sedang dibahas dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Adapun dalam hasil audit BPKP yang disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto, biaya impor yang diusulkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) tidak akurat.

BPKP menemukan estimasi biaya handling dan transportasi KRL bekas dari Jepang ke Indonesia tidak wajar. Pasalnya, penghitungan KCI tidak berdasarkan survei harga, tetapi hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bekas pada 2018 ditambah inflasi 15 persen.

Padahal, hasil survei BPKP ke Pelindo, kontainer yang tersedia hanya berukuran 20 feet dan 40 feet sehingga pengangkutan dan pengiriman KRL impor dari Jepang harus menggunakan kapal kargo sendiri.

"Nah, ini tentu saja bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasikan dengan akurat," ungkap Hario saat konferensi pers di kantornya, Kamis (6/4/2023).