Makin Memanas, Jusuf Hamka Ultimatum Anak Buah Sri Mulyani

KOMPAS.com - Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menuntut negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan, segera membayarkan utang sebesar Rp 179 miliar kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Utang tersebut bahkan kini sudah membengkak jadi Rp 800 miliar karena menghitung bunganya sebesar 2 persen per bulan. Saat krisis moneter 1998, pemerintah menolak membayar deposito yang disimpan CMNP di Bank Yama karena kedua entitas itu dianggap sama-sama terafiliasi dengan Keluarga Cendana.

Jusuf Hamka ultimatum pejabat Kemenkeu

Kasus utang piutang ini kemudian tak berhenti sampai di situ, namun merembet ke kasus perseteruan lain, yakni anggapan pencemaran nama baik.

Jusuf Hamka bakal menempuh jalur hukum dengan melaporkan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas tuduhan kepada perusahaan miliknya.

Bahkan Jusuf Hamka mengklaim kalau keputusannya melaporkan pejabat Kemenkeu ke aparat penegak hukum sudah disetujui pemegang saham lainnya di CMNP.

Dua anak buah Sri Mulyani yang rencananya akan diadukan ke polisi adalah Rionald Silaban selaku Dirjen Kekayaan Negara dan Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Kemenkeu.

“Sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius provokatif dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik,” ujar Jusuf Hamka dikutip pada Sabtu (17/6/2023).

Jusuf Hamka merasa tersinggung saat dirinya disebut-sebut tak memiliki kapasitas menagih utang ke pemerintah, ini karena tak ada namanya dalam daftar pemegang saham maupun pengurus perseroan, baik sebagai direksi maupun komisaris.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu juga sudah menunjuk pengacara Maqdir Ismail untuk mengambil jalur hukum atas tuduhan yang dilontarkan pejabat Kementerian Keuangan.

"Pemegang saham sudah meminta lawyer Maqdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti," kata Jusuf.

Ia mengatakan, saat ini pihak kuasa hukum tengah mengumpulkan data atas pernyataan yang dinilai memiliki unsur pencemaran nama baik.

"Sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik," ujarnya.

Namun sebelum benar-benar melaporkan kedua pejabat Kemenkeu itu ke polisi, ia mengaku masih menunggu itikad baik untuk meminta maaf dalam batas waktu satu pekan ke depan.

Tanggapan Yustinus Prastowo

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo buka suara terkait rencana Jusuf Hamka yang akan melaporkan dirinya karena dinilai telah melakukan pencemaran nama baik.

Yustinus mengatakan, dirinya hanya membaca dan mempelajari susunan pengurus dan kepemilikan CMNP. Dalam dokumen berkaitan hal tersebut, tidak ditemukan nama Jusuf Hamka dalam susunan manajemen atau kepemilikan perusahaan.

"Kami Kementerian Keuangan itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP itu kalau mau ditunjuk dari tahun 1997, mungkin 2003, 2010, 2023 pemiliknya berubah-ubah, namanya perusahaan publik," tutur dia, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Maka kami harus berkonsoliasi sama siapa? Kalau kita bicara di (data) Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum), di situ ada komisaris ada direksi, beliau (Jusuf Hamka) tidak ada di sana," sambungnya.

Lebih lanjut Yustinus bilang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya yang berurusan dengan pemerintah terkait penyelesaian kewajiban adalah manajemen perusahaan, atau pihak lain yang diberikan surat kuasa.

Oleh karenanya, Yustinus sempat mempertanyakan kapabilitas Jusuf Hamka dalam melakukan penagihan utang pemerintah ke CMNP.

"Kalau dari situ saya dianggap mencemarkan nama baik, ya saya tunggu saja sebelah mana, saya bingung," ucapnya.

Awal mula piutang CMNP

CMNP awalnya merupakan perusahaan yang didirikan oleh Siti Hardijanti Rukmana (SHR) alias Tutut Soeharto, putri penguasa Orde Baru. CMNP juga tercatat sebagai perusahaan swasta yang memperoleh konsesi jalan tol pertama di Tanah Air.

Merunut ke belakang, utang tersebut bermula saat CMNP menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama saat Presiden Soeharto masih berkuasa, di mana bank tersebut dimiliki juga oleh Tutut Soeharto.

Bank tersebut kemudian ikut terimbas krisis moneter 1998 dan akhirnya mendapatkan suntikan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari pemerintah.

Aliran dana BLBI dari negara itu kemudian sebagian dipakai untuk membayar para pemegang simpanan di bank tersebut. Namun pembayaran untuk CMNP, pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menolak membayarnya.

Alasannya, menurut BPPN, perusahaan jalan tol itu kepemilikan sahamnya masih terafiliasi dengan Keluarga Cendana.

Sementara menurut klaim Jusuf Hamka, CMNP kala itu sudah berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga alasan pemerintah enggan membayar deposito milik CMNP di Bank Yama tidak bisa diterima.

Hingga kemudian Bank Yama dilikuidasi pemerintah, CMNP tetap tidak bisa menarik depositonya di bank tersebut. Jusuf Hamka tak menyerah, pengusaha yang akrab disapa Babah Alun itu pun menempuh upaya hukum menagih pembayaran deposito tersebut hingga ke MA.