Batal Impor KRL Bekas, Luhut Bakal Impor 3 Rangkaian KRL Baru dari Jepang

Menteri Koordinator Bidang Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, impor tiga rangkaian KRL baru ini untuk menutupi kekurangan armada KRL. Namun, untuk mendatangkan tiga rangkaian KRL baru ini tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Sementara itu, tahun ini saja ada 10 rangkaian KRL yang harus dipensiunkan sedangkan tahun depan terdapat 16 rangkaian KRL. Hal ini membuat armada KRL semakin berkurang sementara jumlah penumpang semakin meningkat.

"Kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi tapi itu butuh waktu 1-2 tahun," ujarnya saat ditemui di Stasiun Halim, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Luhut mengungkapkan, meski banyak KRL akan dipensiunkan, namun berdasarkan perhitungan para ahli masa kritis kebutuhan KRL itu baru akan terjadi pada 2024-2025 bertepatan dengan datangnya 3 rangkaian baru tersebut.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan armada KRL dalam waktu dekat, pemerintah juga menyiapkan upaya retrofit atau memperbaharui teknologi KRL yang ada melalui PT Industri Kereta Api (Inka).

Sebagai informasi, PT Inka sebelumnya menyebut pengerjaan retrofit membutuhkan waktu sekitar 16 bulan. Adapun retrofit dapat menambah usia KRL tua sampai 10 tahun.

Kemudian, pemerintah juga akan membuat rangkaian KRL baru melalui PT Inka dengan dana sekitar Rp 9,3 triliun. Nantinya KRL baru ini akan dikerjakan oleh PT Inka di Banyuwangi dan Madiun.

"Untuk kebutuhan enggak ada masalah sudah kita hitung semua kita exercise, ada jago-jagonya di sana yang ahlinya dan mereka memaparkan kemarin semua kendala bisa diselesaikan," ucapnya.

Alasan Luhut Batal Impor KRL Bekas

Luhut telah menegaskan rencana impor KRL bekas dari Jepang batal dilakukan. Keputusan ini dicetuskan setelah dilakukan rapat dengan para pemangku kepentingan terkait impor KRL bekas dari Jepang.

Luhut menjelaskan, alasan pihaknya menolak impor KRL bekas ini karena melanggar aturan dari tiga instansi berbeda.

"Kami sudah merapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar aturan 1. Perpres (Peraturan Presiden), 2. (Kementerian) Perindustrian, 3. Kementerian Perhubungan," jelasnya.

"Oleh karena itu rapat kemarin kita minta sebelumnya 4 hari yang lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru," lanjut Luhut.