Pemerintah Terima 2,1 Juta Aduan Masyarakat, Menteri PANRB: Harus Segera Ditindaklanjuti

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) untuk lebih aktif dan berdampak.

Saat ini SP4N Lapor telah terhubung dengan 679 instansi pemerintah, terdiri dari 34 kementerian, 101 lembaga, dan 544 pemerintah daerah. Sejak diluncurkan, sistem pelaporan ini telah menerima 2,1 juta pengaduan masyarakat.

"Tantangan kita adalah bagaimana agar responsnya bisa semakin cepat dan baik. Kalau berdasarkan hasil survei kepuasan pada 2022, sebanyak 73,7 persen pengguna puas dengan performa SP4N Lapor. Tetapi harus ditingkatkan lagi, paling tidak ke depan kepuasan bisa sampai 90 persen. Kuncinya ada di respons atas pengaduan yang masuk," ujarnya secara virtual, Selasa (11/7/2023).

Lebih lanjut kata Anas, reformasi birokrasi sebagai mesin harus di perbaiki dan dibersihkan. Untuk diketahui, Kementerian PANRB telah menjalin kerja sama tripartit dengan UNDP dan KOICA.

Dengan dukungan UNDP, Kementerian PANRB telah mengembangkan peta jalan SP4N Lapor periode 2020-2024.

Mantan Kepala LKPP ini pun mendorong tiga hal yang dapat dilakukan penyelenggara pelayanan publik diantaranya yakni komitmen bersama dalam membentuk sistem pengelolaan pengaduan yang ideal.

Kemudian, lebih responsif terhadap setiap pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang diterima harus segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan instansi terkait sampai permasalahan selesai. Terakhir, interoperabilitas sistem dan aplikasi.

"Sekali lagi arahan presiden bukan menambah aplikasi, tapi bagaimana menginteroperabilitaskan yang sudah ada," tegas Anas.

Sementara itu, Country Director KOICA Yun-gil Jeong menyampaikan, proyek SP4N Lapor bertujuan untuk meningkatkan sistem e-governance dengan memperkuat sistem penanganan pengaduan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, ada tiga output yang diharapkan dapat dicapai.

Pertama, menyusun rencana induk dan peta jalan sistem penanganan pengaduan nasional yang komprehensif. Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan penanganan pengaduan pemerintah pusat dan daerah melalui pelatihan Undangan dan Lokal.

Ketiga, peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat tentang SP4N Lapor dan partisipasi warga untuk memperbaiki sistem, dengan perhatian khusus kepada perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat terpinggirkan lainnya melalui lokakarya dan promosi.

"Dengan demikian, memasuki tahun terakhir proyek, koordinasi dan upaya yang kuat harus ditingkatkan untuk mencapai target output tersebut," ujarnya.