Kementerian ATR/BPN Bidik Target Reforma Agraria Tercapai Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) berupaya memastikan tercapainya seluruh target Reforma Agraria yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menjelaskan pencapaian selama hampir 5 tahun dalam pelaksanaan agenda Reforma Agraria.

Ini antara lain penyelesaian konflik pada Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sebagai wujud komitmen Kementerian ATR/BPN baik di tingkat pusat serta di daerah, pemerintah daerah dan dari berbagai LSM. Dari 70 LPRA yang tersebar di 16 provinsi telah ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah sebanyak 24 lokasi.

Baca juga: Menteri ATR Pastikan Buat Sertifikat Tanah Wakaf Gratis, Tanpa Ada Pungutan

Sementara untuk pencapaian kegiatan penataan aset meliputi redistribusi tanah yang bersumber dari eks HGU, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya dengan target 0,4 juta hektare (Ha) per April 2024 adalah 2,2 juta bidang seluas 1,4 juta Ha (358, 38 persen).

"Sedangkan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan dengan target 4,1 juta hektare per April 2024 adalah 380.00 hektare (9,3 persen)," kata Dalu dalam keterangan tertulis, Selasa (7/5/2024).

Kementerian ATR/BPN pun akan menyelenggarakan Reforma Agraria (RA) Summit 2024 pada 14 sampai 15 Juni 2024 di Bali.

Dalu menjelaskan, ini merupakan upaya untuk memastikan tercapainya seluruh target Reforma Agraria yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sekaligus penyusunan baseline bagi RPJMN 2025-2029 yang akan dilaksanakan kabinet mendatang.

Baca juga: Kemenperin Terima Sertifikat Tanah LIK Ulu Gadut dari Kementerian ATR/BPN

Dalu memaparkan, RA Summit Bali 2024 yang mengusung tema “Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak’’ itu sekaligus merupakan tindak lanjut Deklarasi Karimun 2023 yang merupakan komitmen dari sembilan kementerian.

Kementerian tersebut antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Marves, dan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian LHK serta Kementerian KKP.

Kementerian-kementerian tersebut diharapkan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam penyelesaian permasalahan agraria.