Manfaat APBN Bisa Dirasakan Langsung Masyarakat, Cek Realisasinya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan nilai tersebut setara dengan 55,2 persen dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 891,6 triliun.

"Artinya APBN sangat diandalkan terutama bagi kelompok rentan dan miskin," ujar dia dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2023, Senin (24/7/2023).

Bendahara negara memaparkan, belanja negara kepada masyarakat dilakukan melalui anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan belanja non K/L.

Secara garis besar, anggaran belanja untuk masyarakat disalurkan lewat program terkait perlindungan sosial, petani, dan UMKM, kemudian program pendidikan, dan program terkait untuk infrastruktur.

Data Kemenkeu menunjukkan, realisasi belanja K/L untuk program terkait perlindungan sosial, petani, dan UMKM nilainya mencapai sekitar Rp 60,99 triliun. Alokasi paling besar untuk pembayaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), program Kartu Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Lalu untuk belanja K/L terkait infrastruktur nilainya mencapai Rp 62,2 triliun, terdiri dari belanja pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 60,7 triliun dan bantuan bencana sebesar Rp 1,5 triliun.

Sementara itu, belanja non K/L terkait perlindungan sosial yang utamanya disalurkan melalui berbagai subsidi nilainya mencapai Rp 133,44 triliun, dengan alokasi paling besar untuk subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).

Adapun belanja non K/L berkaitan dengan pendidikan disalurkan melalui program Kartu Prakerja, yang realisasinya telah mencapai Rp 2,28 triliun.

"Dengan berbagai hal tersebut masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai guncangan yang terjadi, karena ekonomi dunia berubah terus, harga komoditas naik turun dan shock terjadi di bidang pangan, energi, maupun disrupsi sisi suplai," ucap Sri Mulyani.