Pemerintah Targetkan Indonesia Bebas Kawasan Kumuh di 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pemukiman kumuh di seluruh Indonesia melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, pemerintah menargetkan berkurangnya kawasan kumuh hingga nol persen.

"Penataan kawasan kumuh seperti ini bukan hanya dilakukan pada pemukiman di bantaran sungai, namun juga di tempat lain seperti pemukiman di dekat tempat pembuangan sampah ataupun kampung padat penduduk di perkotaan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui pernyataan tertulis, Senin (24/7/2023).

Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR J. Wahyu Kusumosusanto menambahkan, Program KOTAKU memperbaiki akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh melalui rekonstruksi serta penguatan fasilitas publik.

"Dukungan infrastruktur dan layanan investasinya terbagi menjadi skala kawasan dan skala lingkungan. Meliputi dukungan pembangunan jaringan jalan, jaringan pengelolaan air limbah, jaringan drainase, jaringan pengelolaan sampah, jaringan perpipaan air minum dan jaringan penanganan kebakaran," jelasnya.

Berdasarkan target RPJMN 2015-2019, capaian pengurangan kawasan kumuh seluas 32.221 hektar (84 persen) dari target seluas 38.431 Ha. Sisanya, seluas 6.209 Ha (16 persen) belum tertangani dikarenakan beberapa hal.

Seperti kawasan kumuh berada di lokasi ilegal, memerlukan pola penanganan yang lebih kompleks, dan memerlukan safeguard sosial sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.

"Selain kita berkontribusi pada RPJMN 2015-2019, berdasarkan target RPJMN 2020-2024, pengurangan kawasan kumuh hingga akhir tahun 2022 telah mencapai 6.872 Ha (69 persen) dari target seluas 10.000 Ha. Sehingga, untuk mencapai target tersebut masih terdapat gap seluas 3.128 Ha (31 persen) hingga akhir tahun 2024," papar Wahyu.

Investasi kegiatan sebanyak 91 kegiatan skala kawasan dan 61.921 kegiatan skala lingkungan tersebut telah dilakukan serah terima ke pemerintah daerah dan masyarakat yang tersebar di 34 provinsi.

Beberapa kegiatan juga telah dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat.