Kala Jokowi Mau Subsidi Tiket Kereta yang Sebagian Sahamnya Milik China...

KOMPAS.com - Meski akan segera diresmikan, pro kontra mengenai Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) masih saja terus bergulir hingga saat ini, dari mulai pembengkakan biaya investasi hingga penggunaan duit APBN di proyek ini.

Pemerintah Indonesia dan China belum lama ini telah menyepakati angka pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 miliar dollar AS. Dengan demikian, total biaya proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini membengkak jadi 7,27 miliar dollar AS

Padahal, pihak China pada mulanya menyodorkan proposal kalau investasi proyek KCJB sebesar 5,5 miliar dollar AS alias lebih murah dari tawaran pihak Jepang.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga kini tengah menegosiasikan pinjaman tambahan, termasuk tingkat bunga, dari pihak China untuk menutup pembengkakan tersebut.

Kabar teranyar, Presiden Joko Widodo memastikan negara akan memberikan subsidi tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung. Tujuannya, agar masyarakat terdorong menggunakan kereta peluru sehingga diharapkan bisa mengurangi angka kemacetan.

Pemegang saham KCJB

Sebagai informasi saja, KCJB sendiri merupakan proyek awalnya digadang-gadang murni business to business yang digarap secara bersama-sama BUMN Indonesia dan China. Dengan kata lain, pemerintah sama sekali tidak terlibat di dalam pembiayaannya, meski akhirnya hal ini diralat.

Pemilik KCJB adalah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Perusahaan ini juga yang nantinya akan menanggung utang dari China beserta beban bunganya.

Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasa Marga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI sebagai pemimpin konsorsium.

Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

BUMN dari Indonesia lalu membentuk badan usaha bernama PT Pilar Sinergi BUMN dan dari China membentuk China Railway. Lalu kedua perusahaan gabungan itu kemudian membentuk konsorsium PT KCIC.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini kemudian menggenggam saham sebesar 60 persen di PT KCIC. Sementara sisa saham 40 persen dikuasai konsorsium China.

Dalam keterangan resmi KCIC, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CBD) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium.

Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas tersebut, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.

Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, yang awalnya disepakati tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia dan penggunaan APBN.

Namun belakangan pemerintah merevisinya, di mana APBN bisa dikucurkan untuk menyelamatkan proyek ini ancaman mangkrak.

Pemerintah sendiri saat ini sudah dua kali mencairkan APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Pertama sebesar Rp 4,3 triliun pada tahun 2021 dan berikutnya sebesar Rp 3,4 triliun pada 2022.

Kedua PMN disalurkan ke proyek KCJB melalui skema penyertaan modal negara (PMN) PT KAI. Sedangkan pinjaman CBD (sebelum pembengkakan biaya) diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS atau setara Rp 64,9 triliun.

Uang pajak rakyat dikucurkan ke proyek KCJB terpaksa dilakukan pemerintah guna memenuhi syarat kecukupan modal dasar alias base equity capital.

Tercatat, base equity capital yang mesti dibayar oleh konsorsium BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 440 miliar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp 240 miliar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp 540 miliar dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) senilai Rp 3,1 triliun.

Semula PTPN VIII akan menyetorkan modal dalam bentuk tanah di daerah Walini Kabupaten Bandung Barat. Namun hal itu tidak disetujui oleh konsorsium.