Kepala Bappenas: Sepanjang 2020-2024, Perubahan Iklim Berpotensi Rugikan Ekonomi RI Rp 544 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, sepanjang 2020-2024, perubahan iklim akan menimbulkan potensi kerugian ekonomi Indonesia yang mencapai Rp 544 triliun.

Hal tersebut dia ungkapkan dalam Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan Iklim untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045, Senin (21/8/2023).

"Diperkirakan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, perubahan iklim itu akan menyebabkan potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 544 triliun. Karena itu diperlukan sebuah intervensi kebijakan," ucapnya dikutip dari kanal Youtube Bappenas.

Kerugian tersebut berasal dari penggenangan pesisir, kelangkaan air, kecelakaan kapal, penurunan produktivitas beras, dan peningkatan kasus penyakit sensitif.

"Saya menyaksikan sendiri bagaimana mangrove-mangrove itu hilang. Saya datang ke Pulau Gili di NTB, melihat langsung mangrove tersebut hilang karena proses terjadi abrasi, 4 meter per hari hilang," ungkap Suharso.

Suharso pun bilang, Indonesia dikelilingi lapisan tektonik atau biasa dikenal dengan sebutan ring of fire. Dari situ, kerap menimbulkan bencana alam yang mengakibatkan kerugian yang mencapai Rp 22,8 triliun tiap tahunnya.

"Bencana alam yang ada di kita itu didominasi oleh hidrometeorologi dan mengakibatkan setidaknya Rp 22,8 triliun per tahun dan telah menimbulkan korban jiwa hingga 1.183 orang dalam sepuluh tahun terakhir," sebutnya.

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun strategi ketahanan iklim dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan visi “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” sebagai upaya menghadapi dampak perubahan iklim ke depan.

Fokus strategi meliputi penguatan ketahanan infrastruktur, teknologi, tata kelola dan pendanaan, serta meningkatkan peran masyarakat.

"Peningkatan resiliensi terhadap perubahan iklim akan mempengaruhi kapasitas kita dalam mencapai target Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kita harus terus memperkuat basis pengetahuan melalui pengembangan kegiatan riset, teknologi, dan inovasi terkait perubahan iklim dan dampaknya, agar berbagai kebijakan dapat disusun berbasis bukti atau evidence based policy," pungkas Suharso Monoarfa.