Soal Korupsi, Sri Mulyani: Karena Ada Perbedaan antara Harga Riil dengan yang Ingin Dibayar

Sebagai informasi, data yang dirilis Transpararency International Indonesia (TII) menunjukkan, semakin kecil angka IPK maka semakin parah kondisi korupsi di negara tersebut, dan begitu pun sebaliknya, di mana semakin tinggi skor IPK maka semakin bersih negara itu dari korupsi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, masih munculnya praktik korupsi, khususnya terkait dengan keuangan negara, tidak terlepas dari adanya perbedaan antara harga riil dengan harga ingin dibayar.

"Kalau dari sisi keuangan negara itu korupsi biasanya itu karena adanya perbedaan antara harga riil dengan apa yang pengen dibayar," kata dia, dalam konferensi pers Seminar Nasional Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola dan Pelayanan Ekspor Impor, di Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Bendahara negara mencontohkan, praktik korupsi yang disebabkan adanya perbedaan harga riil dengan harga diinginkan terjadii dalam kegiatan ekspor-impor, di mana oknum ingin menghindari pungutan bea.

"Atau juga dari sisi ingin melakukan kegiatan ilegal," ujarnya.

Oleh karenanya, Sri Mulyani menilai masih terdapat ruang perbaikan terkait tata kelola aspek keuangan seperti aktivitas ekspor-impor, untuk memberantas praktik korupsi.

Menurut dia, apabila suatu regulasi justru menjadi pemicu praktik korupsi, maka regulasi tersebut perlu dibahas dengan kementerian terkait.

"Biasanya tarif seperti pajak impor bea keluar bea masuk memang itu ada tujuan dalam melindungi industri dalam negeri atau ingin memacu suatu kegiatan ekonomi tertentu seperti hilirisasi," tuturnya.

"Nah ini kemudian bisa menimbulkan implikasi dari sisi enforcementnya," sambungnya.

Selain dari sisi regulasi, praktik korupsi juga bisa muncul ketika suplai internasional tinggi, sementara permintaan dari dalam negeri, sehingga muncul praktik ilegal.

"Aktivitas ini yang mungkin akan dilihat secara lebih komprehensif sehingga kita juga menanganinya secara terorganisir," ucapnya.