Update Rencana LRT Bali, Kemungkinan Dibangun di Bawah Tanah, Biaya Bisa Bengkak 3 Kali Lipat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan rencana pembangunan LRT Bali kemungkinan dilakukan di dalam tanah.

Pasalnya, terdapat beberapa aturan pembangunan di Bali yang tidak bisa dilanggar.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum dalam Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan yang disiarkan secara daring.

"Kita lihat, di Bali itu ada masalah besar, dimana bangunan itu tidak boleh lebih tinggi daripada pohon kelapa, enggak boleh ke atas. Dan kalau mau pelebaran jalan di sana banyak pura. Bagaimana? Harus ke bawah satu-satunya cara," ujar Ervan dikutip dari YouTube Pustralugm, Selasa (26/9/2023).

Sementara menurut Ervan, jika pembangunan LRT Bali dilakukan melalui bawah tanah dapat menyebabkan pembengkakan biaya dibandingkan dibangun di atas tanah.

Padahal pembangunan LRT Bali hanya sepanjang 5,3 kilometer yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai dengan Extended Terminal dan area parkir di Kuta Central Park.

Adapun saat ini perkiraan kebutuhan investasi pembangunan LRT Bali sebesar 596,28 juta dollar AS setara Rp 9,17 triliun.

"Ke bawah itu bisa tiga kali harga daripada kalau (dibangun) di atas," kata Ervan.

Sementara itu, pembangunan LRT Bali juga tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari Pemerintah Daerah Bali, yang menurut Ervan anggaran fiskalnya hanya Rp 3,5 triliun.

Oleh karenanya, dia menyebut pembiayaan pembangunan LRT bali ini tidak bisa hanya berasal dari satu sumber saja tetapi juga harus menggandeng pihak-pihak lainnya dan skema pembiayaan yang kreatif.

"Bagaimana untuk membangun kereta ini? Apakah dari pusat? Apakah dari loan? Tapi kalau loan itu dibebankan yang pertama kalau executive agencynya dari pusat nanti memakan pagunya dari Kemenhub, kalau dari Pemda itu Pemda enggak punya uang untuk bayarkan ini. Nah kita harus cari creative financing," ucapnya.

Dia menjelaskan, model skema pendanaan LRT Bali dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti memanfaatkan pinjaman lunak kepada Pemda serta Pemda membentuk Special Purpose Vehicle (SPV) dimana PT Angkasa Pura I dan BUMD sebagai implementing agency.

Kemudian cara lainnya dengan membuat regulasi Passenger Service Charge (PSC) penumpang pesawat untuk pembiayaan LRT Bali serta mengoptimalkan pendapatan PSC dari Bandara Ngurah Rai dan transit oriented development (TOD) Kuta melalui biaya sewa, parkir, dan iklan untuk pengembalian pinjaman.

"Sebetulnya kita punya potensi besar yang namanya tourism, tourism itu sehari datangnya 58.000 orang. Saya diskusi dengan pak menhub bagaimana kita aplikasikan Passenger Service Charge (PSC) ini," tuturnya.

Sebagai informasi, pembangunan LRT Bali ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan akses keluar-masuk penumpang bandara pada periode jam sibuk (peak hour).

Pasalnya, pengguna Bandar Ngurah Rai saat ini sebanyak 25 juta per tahun dan akan mencapai kapasitas maksimumnya 40 juta penumpang per tahun pada 2028.

Dengan adanya LRT Bali, diharapkan akses masyarakat antara Bandara Ngurah Rai hingga Seminyak dengan empat pemberhentian.

Proyek LRT ini mulai digodok Pemerintah Provinsi Bali sejak 2020 dan ditargetkan tahap studi kelayakan selesai pada 2023 dan dapat mulai beroperasi pada 2027.