3 Hal Ini Jadi Penghambat Pengembangan Geothermal di RI

“Padahal, potensi cadangan panas bumi di Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di Indonesia. Tetapi, memang belum optimal dimanfaatkan, saya mengamati ada beberapa hambatan," ujar Fahmi Radhi kepada wartawan, Selasa (24/10/2023).

Adapun hambatan pertama, yakni masalah perizinan.

Dia bilang, meski pemerintah telah menetapkan perizinan satu pintu, tetapi fakta lapangan memperlihatkan masih ada berbagai kendala, terutama terkait dengan pembebasan lahan, padahal kebanyakan proyek PLTP adalah proyek strategis nasional (PSN) yang diatur pembebasan lahannya lewat UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Hambatan kedua yakni dari segi infrastruktur.

Fahmi menjelaskan pada dasarnya panas bumi berada di daerah pegunungan, hutan dan area terpencil. Namun, tidak ada akses yang memumpuni untuk menuju ke wilayah tersebut.

"Beberapa investor membangun sendiri operasionalnya. Jadi, (nilai investasinya) besar di sana sehingga mengurangi nilai keekonomiannya," tambah Fahmi.

Hambatan ketiga adalah risiko eksplorasi panas bumi cukup tinggi.

Dia bilang, perusahaan pengelola panas bumi memiliki potensi gagal memperoleh sumber panas bumi, meskipun secara geologis ada sumber dayanya. Tetapi, setelah dilakukan eksplorasi tidak seperti yang diperhuitungkan sebelumnya.

“Dukungan pemerintah dibutuhkan untuk mengurai masalah tersebut. Karena jenis usahanya termasuk berisiko tinggi, maka pemerintah sangat disarankan untuk memberikan insentif seperti tax holiday dan lainnya," ucap Fahmi.

Fahmi menambahkan, tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi di fase awal proyek terkadang membuat calon investor berfikir ulang. Sebab, kebanyakan dari proyek yang dilelang sebagai WKP hanya didasarkan pada data Pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan teknologi, sehingga seringkali harus disurvei ulang oleh calon developer.

"Jadi di awal sudah keluar biaya banyak, sementara potensi belum kelihatan secara pasti. Ini membutuhkan risk analysis yang sangat robust serta skema pembiayaan atau bankability yang bisa menjamin kelangsungan proyek," jelas Fahmi.

Regulasi sering berubah

Di sisi lain, regulasi yang seringkali berubah, membuat calon pengembang kesulitan untuk menghitung keekonomian proyek.

Menurut Fahmi, terkadang harga tarif listrik yang telah disepakati di saat menang tender, ternyata masih bisa mengalami penurunan.

"Sehingga, penghitungan keekonomian yang telah dipersiapkan di awal menjadi berantakan dan tidak bisa dilanjutkan dengan margin yang cukup menarik untuk mendorong calon developer "berani" menggelontorkan dana investasi," ujarnya.

Menurutnya, hal ini akan mendorong calon investor untuk hengkang dari Indonesia, karena tiadanya jaminan pembelian listrik dari PLN setelah investor menanamkan modal puluhan hingga ratusan juta dolar.

“Sejumlah pengembang asing akhirnya memilih mundur dari proyek Panas Bumi di Indonesia, seperti yang kita lihat dari Perusahaan Italia, Enel Green Power, yang memilih angkat kaki dari lapangan Way Ratai, Lampung, belum lama ini," jelas dia.

Fahmi mengimbau agar pemerintah dapat memperbaiki iklim usaha panas bumi di tanah air, mengingat target capaian net zero emission Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Untuk itu, Pemerintah bisa secara bertahap menggantikan energi batu bara pada pembangkit listrik PLN dengan energi ramah lingkungan dari panas bumi.

"Ini energi bersih, tak mengotori lingkungan. Bisa mendukung pencapaian zero carbon dan bauran energi terbarukan 31 persen pada tahun 2050," tegas Fahmi.