OJK: Sektor Jasa Keuangan Stabil Hadapi Ketidakpastian Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, sektor jasa keuangan terjaga stabil dalam menghadapi peningkatan ketidakpastian global.

Hal itu ditunjukkan oleh terjaganya permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga.

Sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global, baik dari yang “High for Longer” suku bunga global maupun juga peningkatan tensi geopolitik.

“Rapat bulanan RDK yang kami lakukan pada tanggal 25 Oktober minggu lalu, terdapat divergensi atau perbedaan kinerja perekonomian global masih terus berlanjut. Di AS pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2023 tercatat meningkat 4,9 persen, dibanding kuartal I sebesar 4,1 persen,” ungkap Mahendra dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan, Senin (30/10/2023). 

Dia mengatakan, di AS pasar tenaga kerja terus membaik, dan inflasi masih konsisten tinggi, yang mendorong peningkatan aksi jual di pasar obligasi AS.

Ini juga dinilai sejalan dengan mengingkatnya suku bunga dari Higer for Longer itu, dan juga peningkatan pasokan obligasi pemerintah AS atau US Treasury untuk membiayai defisit di AS.

Sementara itu risiko geopolitik global semakin meningkat seiring dengan konflik di Gaza antara Israel dan Hamas yang berpotensi mengganggu perekonomian dunia secara signifikan. Terutama jika terjadi eskalasi di Timur Tengah yang lebih luas.

Di Eropa kinerja ekonomi diprediksi masih mengalami stagflasi, dan di China pemulihan ekonomi masih belum sesuai dengan harapan dan kinerja ekonomi yang masih di level pandemi, meningkatkan kekhawatiran bagi pemulihan ekonomi global.

“Kenaikan yield surat utang di AS telah meningkatkan tekanan outflow atau keluarnya modal dari pasar emerging market termasuk Indonesia, dan mendorong pelemahan di pasar nilai tukar mata uang dan pasar obligasi secara signifikan,” jelas dia.

Mahendra mengungkapkan, volatilitas di pasar keuangan baik di pasar saham, obligasi dan nilai tukar juga dalam tren yang meningkat.

Di perekonomian domestik, tingkat inflasi tercatat 2,28 persen secara tahunan (yoy), sejalan dengan ekspektasi pasar, yakni sebesar 2,2 persen.

“Namun perlu dicermati tren kenaikan inflasi bahan makanan terutama komoditas beras dan gula, di tengah potensi penurunan produksi secara global akibat El Nino,” tambahnya.

Secara umum, Mahendra menilai bahwa daya beli masih tertekan, yang tercermin dari inflasi inti yang turun serta penurunan indeks kepercayaan konsumen, dan kinerja penjualan ritel yang rendah.

“Namun demikian, kinerja sektor korporasi relatif masih lebih baik terlihat dari angka PMI manufaktur yang terus berada di zona ekspansif dan neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus,” lanjutnya.

Dia juga mengungkapkan, Indonesia secara resmi telah diterima sebagai anggota penuh atau full member dari financial action task force (FATF) sebagaimana ditetapkan pada 25 Oktober 2023.

“Pencapaian ini adalah hasil kerja sama yang baik antara PPATK dan seluruh kementerian dan lembaga terkait termasuh OJK yang menunjukkan sektor jasa keuangan nasional telah secara konprehensif memenuhi standar international dalam penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal,” jelasnya.

Dia menambahkan, kedudukan Indonesia sebagai anggota penuh FATF itu menjadikan RI sejajar dengan negara anggota G20 lainnya dengan integritas sistem keuangan yang semakin kuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat termasuk masyarakat international terhadap itegritas keuangan Indonesia yang pada gilirannya berdampak positif pada perekonomian nasional.