Beli Rumah Seharga hingga Rp 5 Miliar Bisa Dapat Bebas atau Diskon Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menerbitkan aturan terkait insentif berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah maksimal sebesar Rp 5 miliar.

Ketentuan yang membebaskan pembayaran PPN pembelian rumah itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

"PMK ini sudah diundangkan, ini adalah PMK Nomor 120 Tahun 2023," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

Meskipun aturan itu berlaku untuk pembelian rumah hingga Rp 5 miliar, besaran maksimal PPN yang akan ditanggung oleh pemerintah ialah untuk pembelian rumah seharga paling tinggi Rp 2 miliar.

"Sementara untuk paruh kedua 2024, Juli sampai Desember, PPN DTP yang diberikan adalah sebesar 50 persen," kata Febrio.

Dalam PMK Nomor 120 Tahun 2023 dijelaskan, pembebasan PPN diberikan kepada rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar dan dalam konsisi siap huni.

Aturan PPN DTP hanya bisa dimanfaatkan untuk pembelian 1 rumah bagi setiap 1 individu yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nomor identitas kependudukan (NIK).

Insentif itu juga dapat dimanfaatkan oleh warga negara asing (WNA) yang memiliki NPWP sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah.