Ciptakan SDM Unggul, Pemerintah Salurkan 9.956 Beasiswa LPDP pada 2023

KOMPAS.com - Undang-undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai kebijakan yang harus diutamakan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (30/11/2023), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerangkan, setiap tahunnya pemerintah menyisihkan sebagian dana belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dimasukkan ke dalam Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebagai wujud keberpihakan penyelenggara negara.

Dalam hal ini, Kemenkeu membentuk dan menunjuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan. 

“Pembangunan kemandirian bangsa dengan upaya mencerdaskan masyarakatnya salah satunya dilakukan melalui pemberian beasiswa LPDP yang dapat diikuti seluruh warga negara Indonesia,” tulis Kemenkeu.

Beasiswa LPDP memungkinkan generasi muda Indonesia untuk mengejar pendidikan tinggi, di dalam maupun luar negeri, dengan dukungan finansial penuh. 

“Bekal pengetahuan dan keterampilan inilah yang dibawa pulang dan diaplikasikan untuk memajukan bangsa di berbagai sektor dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” tulis Kemenkeu.

Terhitung sejak 2010 sampai sekarang, LPDP telah mengelola dan mengembangkan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dari Rp 1 triliun hingga menjadi sebesar Rp 134,107 triliun per Maret 2023. 

Hasil pengembangan dana abadi melalui berbagai instrumen investasi yang sah tersebut dipakai untuk mendanai beasiswa jenjang S-2 dan S-3.

LPDP membuka dua kali pendaftaran beasiswa tiap tahunnya. Sepanjang 2023, total ada 9.956 orang yang dinyatakan lolos seleksi beasiswa LPDP. 

Jumlah tersebut telah naik hampir tujuh kali lipat sejak pertama kali LPDP menyelenggarakan layanan beasiswa pada 2013. 

Kala itu, total pendaftar di tahun pertama yang dinyatakan lolos berjumlah 1.555 orang.

Sejak pertama kali membuka layanan beasiswa pada 2013 hingga sekarang, telah tercatat sebanyak 45.495 anak bangsa telah berhasil mendapatkan beasiswa LPDP. 

“Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan mereka melanjutkan studi secara tersebar di perguruan tinggi dalam dan luar negeri,” tulis Kemenkeu.

Guna menciptakan beasiswa yang inklusif berkeadilan, terdapat berbagai beasiswa LPDP yang telah disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang masyarakat Indonesia, seperti Beasiswa Umum, Beasiswa Afirmasi, dan Beasiswa Targeted. 

Ketiga beasiswa itu masih memiliki banyak kategori beasiswa yang lebih spesifik sehingga semakin memudahkan calon peserta untuk menentukan pilihan terbaiknya.

LPDP juga mendanai beasiswa kolaborasi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). 

Terdapat total 262.840 penerima beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbud Ristek sejak 2020 sampai Oktober 2023. 

Sementara itu, penerima beasiswa kolaborasi dengan Kemenag sebanyak 2.183 orang dari 2022 sampai Oktober 2023.

Tidak hanya layanan beasiswa, LPDP juga memberikan pendanaan riset bernama Riset Inovasi Produksi (Rispro) guna mendukung penelitian ilmiah untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Program Rispro pertama kali dibuka pada 2013 dan sampai saat ini telah ada 2.492 proyek riset dengan status on-going sebanyak 1.568 proyek dan yang sudah selesai sebanyak 924 proyek dengan total pendanaannya mencapai Rp 1.9117 triliun.

Berbagai skema pendanaan riset kolaborasi maupun invitasi dengan menggandeng sejumlah stakeholder, seperti Kemendikbud Ristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan pihak lain berdasarkan kesepakatan. 

Pendanaan LPDP telah banyak membantu jalannya penelitian dan pengembangan di berbagai sektor penting, seperti pangan, energi, kesehatan, tata kelola/kebijakan, pemberian penghargaan apresiasi talenta riset dan lainnya. 

Para penerima sekaligus pelaku riset sendiri berasal dari akademisi perguruan tinggi maupun peneliti di instansi yang sedang bekerja sama.

Ada pula pemanfaatan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) yang disalurkan kepada 16 perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH). 

DAP Tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan akademis di kampus, seperti penyelenggaraan webinar/konferensi internasional, pembentukan dan penguatan world class university (WCU), pameran pendidikan, student exchange, dan program-program pengembangan lainnya. 

Saat ini, nilai kontrak untuk 16 PTN BH mencapai Rp 365,8 miliar dengan proses pencairan secara multiyear yang sedang berjalan.

Alokasi APBN 2024 memastikan komitmen dan keberpihakan pemerintah dengan menganggarkan Rp 665 triliun untuk bidang pendidikan. 

Anggaran tersebut akan dipakai untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, bantuan operasional sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sertifikasi, dan beasiswa. 

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan sarana prasarana di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Anggaran juga digunakan untuk penguatan kesesuaian pasar kerja (vokasi dan sertifikasi).  

LPDP juga berencana mendapatkan penambahan dana abadi dari APBN sekitar Rp 25 triliun untuk 2024.

“Dengan merinci manfaat APBN dalam mendukung dana LPDP untuk beasiswa dan riset, kami melihat investasi yang tidak hanya pada individu, tetapi pada masa depan bangsa secara keseluruhan,” tulis Kemenkeu. 

Pemberian beasiswa dan dukungan riset disebut menjadi langkah konkret untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang menjadi calon pemimpin masa depan. 

“Melalui riset inovatif, terbuka pintu untuk penemuan baru, solusi terbaik, dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Semua dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” tulis Kemenkeu.