Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan Tak Mudah, Ini Syaratnya

Menurut Direktur Utama PT Sucofindo Jobi Triananda, dalam perhelatan COP 28 di Dubai, pihaknya menawarkan layanan kosultansi "green port" dan "Smart port" untuk pengembangan pelabuhan berkelanjutan.

Menurut dia, pada salah satu kriteria dalam kerangka kerja konsultansi "green port" dan "smart port", pelaku industri pelabuhan harus memenuhi aspek pengelolaan "port biodervisity".

Pengelolaan "port biodervisity" di antaranya mewujudkan pengembangan Nature Based Solution (NBS) melalui restorasi dan konservasi mangrove yang akan menciptakan ekosistem karbon biru.

"Dan karbon biru ini memiliki peran strategis dalam pengurangan emisi," kata Jobi melalui keterangannya, Rabu (6/12/2023).

Dia menambahkan, Sucofindo saat ini memiliki layanan validasi dan verifikasi (Layanan LVV) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), untuk skema gas rumah kaca (GRK) dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

"Layanan LVV Sucofindo membantu pelaku usaha untuk memastikan perhitungan klaim karbonnya melalui validasi dan verifikasi emisi gas rumah kaca melalui skema SPEI (Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia) di mana penjualan bisa dilakukan di bursa karbon Indonesia maupun penjualan langsung B-to-B," tambah Jobi.

Pemerintah dorong pembangunan "green port" dan "smart port"

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong para pengelola pelabuhan untuk membangun "green and smart port" atau pelabuhan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, pelabuhan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan bukan hanya menjadi konsep, tetapi menjadi suatu keharusan yang dibangun secara konsisten.

"Bagaimana pelabuhan tidak hanya memiliki kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan lingkungan dan juga inklusif atau punya kepedulian sosial di kawasan sekitarnya. Seperti yang dilakukan bapak Presiden di Bali dengan menanam mangrove, dan upaya-upaya lainnya,” katanya dalam laman Kemenhub, Jumat (30/12/2022).

Dia menambahkan, kegiatan kepelabuhanan memiliki dampak langsung pada lingkungan, seperti tumpahan minyak, yang dapat mencemari lingkungan. Untuk itu, pengelola pelabuhan perlu menyiapkan langkah-langkah untuk menetralisasi dampak dari kegiatan tersebut.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) menargetkan 149 pelabuhan di Indonesia akan menerapkan konsep berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada 2024 mendatang.