Jokowi Minta Pembiayaan UMKM Dipermudah

Ia menuturkan, Indonesia masih kalah dari negara lainnya, seperti China yang porsi penyaluran kredit UMKM-nya mencapai 65 persen, Jepang 65 persen, dan India 50 persen.

"Pembiayaan UMKM ini harus dipermudah. Karena kalau kita lihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM ini baru 21 persen dari total kredit yang ada," ujarnya dalam acara pembukaan UMKM Expo Brilianpreneur 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Kepala negara itu meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar terdapat regulasi yang mendukung kemudahan penyaluran kredit bagi UMKM.

Salah satu yang diminta Jokowi adalah semakin diperluasanya kredit tanpa agunan bagi pelaku UMKM. Menurut dia, tak semua pelaku UMKM memiliki aset untuk menjadi jaminan dalam pengajuan kredit.

"Jangan hanya melihat agunannya mana, agunannya mana. Dilihat juga dong prospeknya, enggak punya agunan, tapi prospeknya bagus, mestinya juga bisa diberikan kredit," kata Jokowi.

Padahal, lanjutnya, dengan mendapatkan akses pembiayaan akan membantu UMKM semakin berkembang, bahkan mencapai pasar global. Saat ini ekspor UMKM sendiri baru sebesar 15,7 persen, masih di bawah Singapura yang sebesar 41 persen dan Thailand sebesar 29 persen.

"Ini yang menjadi pekerjaan-pekerjaan besar kita," ucapnya.

Terkait arahan Jokowi tersebut, Menteri BUMN Erick mengatakan, pihaknya bersama Himpunan Bank Negara (Himbara), Kementerian Keuangan, BI dan OJK akan menyelaraskan regulasi yang mendukung kemudahan penyaluran ke UMKM.

"Peran dari pada kebijakan ini harus diselaraskan supaya ada kemudahan akses, terutama tadi kan Bapak Presiden bicara mengenai agungan dan prospek," kata dia.

Ia menjelaskan, hingga September 2023, total pembiayaan yang sudah digelontorkan Himbara, yakni BRI, BNI, BTN, dan Mandiri kepada UMKM sudah mencapai Rp 1.600 triliun. Adapun 83 persen dari nilai penyaluran itu berasal dari BRI.

Seiring dengan penyaluran kredit tersebut, Himbara juga telah berhasil mendorong 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital untuk meningkatkan kelas UMKM.

"Ini cukup? Belum. Makanya kita dorong lagi hal-hal yang kondusif," imbuh Erick.

Direktur Utama BRI Sunaro menambahkan, pada dasarnya penyaluran kredit UMKM tanpa agunan sudah mulai dijalankan. Hanya saja, baru sebatas pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pinjaman Rp 100 juta.

Maka dari itu, menurutnya, yang perlu dilakukan adalah memperluas penyaluran kredit melalui program KUR.

"Sebenarnya sekarang, kebijakannya untuk KUR sampai dengan Rp 100 juta itu sudah tanpa jaminan. Jadi perbanyak saja KUR yang di bawah Rp 100 juta, supaya nanti semuanya tanpa jaminan, karena kebijakannya sudah ada," pungkas Sunarso.