Jelang Debat Cawapres, Simak 12 Isu Transportasi yang Perlu Diperhatikan

Pasalnya, terdapat berbagai permasalahan di sektor transportasi yang harus diselesaikan dan dicari solusinya oleh pemerintahan selanjutnya. Mengingat sektor transportasi penting untuk menunjang mobilitas dan perekonomian negara.

"Para pasangan calon presiden-wakil presiden sebaiknya menaruh perhatian yang mendalam serta diharapkan dapat memberikan perspektif dan solusi pada isu-isu transportasi," ujar Ketua Bidang Perkeretaapian MTI Aditya Dwi Laksana kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2023).

Seperti diketahui, pada debat Cawapres kedua yang akan diselenggarakan pada Jumat (22/12/2023), salah satu temanya mengenai infrastruktur dan perkotaan yang juga mencakup sektor transportasi.

Aditya memaparkan setidaknya ada 12 hal di sektor transportasi yang perlu menjadi perhatian Capres dan Cawapres, yaitu:

1. Rencana penempatan transportasi sebagai bagian integral dalam program pembangunan nasional selaras dengan program lain seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, budaya, dan bidang lain.

2. Kebijakan yang mengarusutamakan transportasi dalam pembangunan nasional sebagai urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan, termasuk pula sebagai kebijakan prioritas penganggaran transportasi kewilayahan serta keberpihakan pada pembangunan angkutan umum.

4. Kebijakan yang tepat untuk menyeimbangkan antara keberpihakan yang memprioritaskan pengembangan angkutan umum massal dengan penguatan industri otomotif yang justru memicu ledakan pertumbuhan dan penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

5. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan keselamatan transportasi jalan.

6. Kebijakan yang berorientasi pada adopsi transportasi hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan dan efisiensi konsumsi energi.

7. Kebijakan untuk perbaikan peringkat logistik Indonesia (Logistics Performance Index) yang saat ini menurun signifikan serta program pengurangan biaya logistik secara holistik, peningkatan efisiensi distribusi barang dan pemerataan pasar angkutan logistik yang masih didominasi oleh angkutan truk.

8. Kebijakan yang berorientasi pada upaya secara komprehensif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di aglomerasi perkotaan.

9. Kebijakan harmonisasi regulasi tata ruang dengan kebijakan pengembangan transportasi yang sering kurang sejalan.

10. Kebijakan adopsi dan akselerasi teknologi cerdas salah satunya melalui sistem transportasi cerdas melalui digitalisasi integrasi sistem transportasi, yang mencakup pula integrasi tiket, pembayaran, tarif, dan sistem informasi.

11. Kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi yang terpadu di Ibukota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.

12. Kebijakan optimasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi serta harmonisasi antarsarana dan prasarana transportasi

Mengacu pada poin-poin tersebut, Aditya secara khusus menyoroti sektor perkeretaapian yang perlu dibenahi oleh pemerintahan selanjutnya atau dalam hal ini pasangan capres dan cawapres.

Salah satunya mengenai keselamatan di perlintasan sebidang. Sebab, tahun ini kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang antara kereta api dan kendaraan darat kerap terjadi.

Kemudian permasalahan lainnya menyangkut pasar angkutan logistik KA yang masih rendah, pembiayaan yang masih bergantung APBN dan pinjaman luar negeri, alih teknologi dan kemandirian industri KA.

Lalu pembentukan badan usaha penyelenggara prasarana KA, optimasi sarana prasarana KA terbangun, pemerataan infrastruktur KA di luar jawa, serta harmonisasi dan integrasi antarmoda.