Soal Proyek IKN, Ekonom Wanti-wanti Jangan Sampai Jadi "Benalu" APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Para calon wakil presiden (cawapres) membahas soal proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12/2023) malam.

Salah satu yang disoroti adalah pendanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, pemerintahan yang akan melanjutkan proyek tersebut perlu berhati-hati untuk memastikan tak menjadi beban bagi APBN.

"Kalaupun misalnya ke depan investasi swasta masuk, terutama yang diharapkan dari luar negeri ikut join di sini, itu memerlukan bukti dulu bahwa memang ekonomi bisa bergerak di IKN itu. Kalau enggak, akan terus menjadi 'benalu' dari APBN, mungkin akan semakin banyak lagi (APBN) yang ke IKN," ujar Eko di kantor redaksi Kompas.com, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Ia berkaca pada proyek-proyek infrastruktur sebelumnya yang pada akhirnya membebani keuangan negara. Salah satunya, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KA Cepat Whoosh.

Proyek kereta cepat yang digarap Indonesia bersama China tersebut semula murni menggunakan anggaran dari investor tanpa APBN. Namun, pada akhirnya, proyek itu perlu mendapatkan suntikan dari APBN.

"Dulu kan kereta cepat murni bukan APBN, sekarang ujung-ujungnya APBN, dan tidak hanya itu saja, beberapa proyek yang lain juga sama ceritanya," imbuh Eko.

Maka dari itu, dia menekankan, perlunya upaya pemerintah ke depan untuk memikat masuknya investasi ke IKN, dan tak membebani APBN.

Sebab, hingga saat ini pembangunan IKN masih mengandalkan APBN, belum ada investor yang benar-benar masuk ke proyek tersebut.

Menurut dia, IKN yang pembangunan fisiknya dimulai dari nol perlu membentuk kepercayaan yang kuat kepada investor bahwa ekonomi di kawasan baru itu akan berjalan.

Hal ini untuk bisa memikat masuknya investasi ke IKN.

Selain itu, jika pada nantinya ada investor yang masuk, terutama dari asing, pemerintah tetap perlu memastikan kegiatan ekonomi di IKN benar-benar berjalan baik dan melibatkan investasi yang masuk.

Eko mengakui, memang sudah banyak investor yang menyatakan tertarik berinvestasi di IKN. Otorita IKN pun sudah mengantongi 328 surat pernyataan minat atau letter of intent (LOI) untuk investasi di IKN.

Namun, dia menegaskan, pernyataan minat saja tidak cukup, harus ada kepastian para investor itu mau merealisasikan investasinya di IKN, dengan demikian APBN pun menjadi tak terbebani.

"Walaupun dalam skenarionya hanya 20 persen yang dipakai dengan APBN, tapi kenyataannya tidak begitu, dalam perjalanannya sebetulnya yang terjadi di IKN sekarang sebagian besar memang adalah uang APBN, dan investasi yanng ditunggu-tunggu enggak datang-datang," kata dia.

"Ada yang ratusan yang commit, kan menyatakan commit gampang, tapi begitu mau ekseskusi ini perlu waktu. IKN ini kan benar-benar dari nol pembangunannya, dan bagi para investor kan investasi ini uang, persoalannya return of invesment-nya bisa cepat enggak nih, yah mereka berpikir cuannya," tutup Eko.

Diketahui, dalam debat tersebut, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai, IKN bukanlah prioritas. Anggarannya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lainnya di daerah-daerah Indonesia.

Sementara cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut, pembangunan IKN tak sepenuhnya mengandalkan uang negara.

Hanya 20 persen anggaran IKN dari APBN dan selebihnya dari investor.

Senada dengan Gibran, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut proyek IKN hanya 20 persen anggarannya yang dari APBN.

Namun, menurut dia, hingga saat ini belum ada investor yang masuk ke mega proyek tersebut.

Terkait pembangunan IKN tersebut,