Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Penjelasan TKN Prabowo-Gibran soal Urgensi Badan Penerimaan Negara

“Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda, gimana caranya menaikan penerimaan pajak atau menaikan rasio pajak?. Saya sudah bilang kita akan membentuk badan penerimaan negara yang langsung dikomandoi oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait,” ujar Gibran.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menegaskan, pada dasarnya ide badan penerimaan negara sudah ada sekitar 20 tahun lalu.

“Itu sudah dari lama disuarakan, ketika saya di DPR saya menyuarakan ide itu. Pertimbangannya sekarang ini kan Dirjen Pajak sama Ditjen Bea Cukai di bawah Kemenkeu. Kalau mereka itu bisa kita naikkan dan badannya langsung di bawah presiden, secara psikologis akan memberi insentif jabatan ke mereka. Itu dari segi practice-nya,” kata dia kepada Kompas.com, Minggu (24/12/2023).

Dradjad mengatakan pos penerimaan dan pengeluaran negara di banyak negara memiliki badan masing-masing, tidak digabung. Hal itu kata dia dapat meningkatkan berbagai fungsi utama dari para pejabat terkait, termasuk peran penyelidikan, hingga pemeriksaan.

“Ada banyak otoritas negara yang membidangi terkait dengan pengeluaran dan penerimaan negara yang dipisah. Kalau saat ini di kita kan digabung. Untuk mengikuti international best practice itu argumen dasarnya, ya memberikan efek psikologis pada pejabat yang ada,” kata dia.

Dradjad menjelaskan BPN nantinya hanya mengurusi pendapatan negara saja. Meski belum secara rinci membahas mengenai strukturnya, dia menjelaskan ke depannya BPN akan bekerja menangani per sektor. Misalkan pendapatan negara dari PPh, PNBP, hingga PPN, yang juga terintegrasi dengan sistem digital.

“Saya sudah menghitung berapa tambahan potensi penerimaan negara yang bisa diambil dari situ, terutama dari PPN, digitalisasi, dan juga potensi dari koleksi sumber-sumber perpajakan termasuk juga PNBP. Untuk PPh belum saya hitung karena pertimbangan politis yang harus kuat,” ungkap dia.

Dia menekankan, BPN juga nantinya akan mengumpulkan penerimaan negara yang selama ini belum masuk, dengan mentransformasikan sistem BPN dan PNBP.

“Kita mengumpulkan (penerimaan negara) yang tidak tidak terkumpul tadi, dan memanfaatkan digitalisasi di berbagai industi, dan harus ada operasi tersendiri untuk ini,” kata dia.

https://money.kompas.com/read/2023/12/24/150730426/penjelasan-tkn-prabowo-gibran-soal-urgensi-badan-penerimaan-negara

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke