Tanggapi Ledakan Tungku Smelter, Menko Airlangga Sebut "Zero Accident" Jadi Target

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait insiden ledakan tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Airlangga mengatakan, dalam operasional industri pengolahan, aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) atau health, safety, and environment (HSE) harus menjadi prioritas utama manajemen.

"Sehingga zero accident itu menjadi target," kata Airlangga ketika ditemui di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

"Kalau kecelakaan sampai membawa korban jiwa itu sangat disayangkan," ujarnya.

"Berarti ada yang salah dengan HSE, oleh karena itu perlu dicek di lokasi," sambung Airlangga.

Ketika ditanya apakah operasional smelter akan dihentikan untuk diaudit terlebih dahulu, Airlangga menyebutkan, penghentian hanya akan dilakukan terhadap unit yang mengalami kecelakaan.

"Kalau di tempat di mana tungku itu terbakar pasti berhenti," kata Airlangga.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, akan melakukan monitor terhadap implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan-perusahaan industri Tanah Air.

"Sejak terjadi eksiden atas arahan Pak Menteri Perindustrian kita sudah komitmen akan konsen untuk menjaga dan momintoring K3 di semua industri dan tidak hanya industri smelter," ujar Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi dalam jumpa pers akhir tahun, Kamis (28/12/2023).

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Eko S. A. Cahyanto mengatakan, pihaknya sudah meluncurkan pengawasan dan pengendalian (wasdal) berbasis elektronik.

Wasdal Elektronik diyakini bisa memudahkan Kemenperin untuk mengidentifikasi serta memantau kepatuhan industri-industri di Tanah Air terkait aturan investasi yang salah satunya terkait impelementasi K3.

"Jadi setiap awal tahun mulai tahun 2024 nanti seluruh sektor akan kami identifikasi industri yang masuk kategori wajib melaporkan, termasuk nanti melibatkan pemerintahan daerah, untuk industri-industri yang kami lihat harus comply (patuh) pada aspek bagian peraturan nanti," jelasnya.