Kata Sri Mulyani, APBN 2023 Defisit Rp 347,6 Triliun

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 turun menjadi Rp 347,6 triliun atau 1,65 persen.

“Defisit APBN 2023 kita desain sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (3/1/2024).

"Pertengahan tahun kita revisi agak rendah Rp 479,9 triliun atau 2,27 persen, ternyata realisasi kita jauh lebih kecil yaitu Rp 347,6 triliun atau 1,65 persen. Itu hampir setengahnya dari desain awal,” kata dia lagi.

Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.774,3 triliun. Nilai tersebut setara 112,6 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp 2.463 triliun atau 105,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp 2.637,2 triliun.

Realisasi pendapatan negara pada APBN 2023 tumbuh 5,3 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2.635,8 triliun.

Pendapatan negara utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 5,9 persen secara tahunan menjadi Rp 2.155,4 triliun serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 1,7 persen menjadi Rp 605,9 triliun.

Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp3.121,9 triliun, setara 102,0 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun atau 100,2 persen terhadap Perpres 75/2023 sebesar Rp 3.117,2 triliun.

Belanja negara tumbuh 0,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,096,3 triliun. Dengan rincian belanja pemerintah pusat turun 1,7 persen menjadi Rp 2.240,8 triliun dan transfer ke daerah naik 8 persen secara tahunan menjadi Rp 881,3 triliun.

“Meski belanja negara naik cukup tinggi, tapi penerimaan kita tumbuh kuat, jadi kita mampu menurunkan defisit,” ujar Sri Mulyani.

Adapun keseimbangan primer APBN 2023 tercatat surplus Rp 92,2 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Menkeu mengatakan surplus keseimbangan primer pada 2023 merupakan yang pertama kalinya sejak 2012.