Rumor Sri Mulyani Masuk Bursa Pilgub DKI, Stafsus Menkeu Beri Klarifikasi

KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan tidak ada komunikasi mengenai pencalonan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Pilgub DKI Jakarta.

“Terkait rumor yang menyebutkan Ibu Sri Mulyani masuk bursa untuk bakal calon Gubernur DKI Jakarta, kami dapat sampaikan sejauh ini sama sekali tidak ada komunikasi antara Ibu dengan partai politik mana pun,” kata Prastowo dikutip dari Antara, Rabu (8/5/2024).

Dia juga menyebut Sri Mulyani tidak dalam kapasitas untuk mengomentari isu tersebut. Menkeu saat ini sedang fokus menyiapkan transisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat berjalan dengan baik.

“Sekarang fokus menyiapkan transisi yang baik, supaya rasio pemerintah Jokowi ke Prabowo berjalan dengan baik dan Kementerian Keuangan bisa dikelola dengan baik. Kita fokus di sana,” tambah dia.

Baca juga: Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Meski tidak ada pembicaraan formal mengenai isu tersebut, Prastowo memastikan Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan menghormati segala diskusi dan aspirasi yang ada di masyarakat.

“Itu biar menjadi bumbu demokrasi, sebagai bagian dari diskusi publik,” tutur dia.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DKI mengusung Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Di internal, masuk melihat nama-nama yang masuk sejauh ini ada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, dan Pak Adi Wijaya," kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mengatakan bahwa baru empat nama yang disebutkan dalam internal partai sehingga memungkinkan bisa menambah nama tokoh lainnya.

Keputusan siapa yang akan pasti dicalonkan pada Pilgub DKI, kata Gilbert, akan disampaikan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PDIP di akhir Mei 2024.

Baca juga: Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit