[POPULER MONEY] Tutupi Biaya Whoosh, KAI Terima Utang China Rp 6,98 Triliun | Dampak Resesi Jepang ke Indonesia

1. Cair, KAI Terima Utang dari China Sebesar Rp 6,98 Triliun untuk Tutupi Pembengkakan Biaya Kereta Cepat

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menerima pinjaman dari China Development Bank (CDB) pada 7 Februari 2024. Utang ini untuk menutupi pembengkakan biaya (cost overrun) Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses pada Jumat (16/2/2024), pencairan pinjaman itu dibagi menjadi dua mata uang, yaitu dollar AS dan renminbi (RMB) atau yuan (CNY).

Rinciannya, untuk Fasilitas A sebesar 230.995.000 dollar AS setara Rp 3,60 triliun dan Fasilitas B sebesar 1.542.787.560 CNY atau jika diekuivalenkan dengan dollar AS sebesar 217.080.000 dollar AS setara RP 3,38 triliun.

Dengan demikian jika diakumulasikan maka pinjaman dari CDB ke KAI sebesar Rp 6,98 triliun.

"Pencairan tersebut langsung diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada tanggal 7 Februari 2024," bunyi surat KAI yang diunggah di keterbukaan informasi BEI.

Selengkapnya klik di sini.

2. KAI Borong 54 Lokomotif dari AS, Nilainya Rp 3,47 Triliun

PT Kereta Api Indonesia (Persero) membeli 54 lokomotif dari Amerika Serikat (AS) senilai 222,46 juta dollar AS atau setara Rp 3,47 triliun (kurs Rp 15.600).

Pembelian 54 lokomotif dari AS ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja sama oleh Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa dan Area Sales Director Asia Pacific and South East Asia Progress Rail Matthew Dunwoodie di Gedung Jakarta Railways Center, Jakarta pada Kamis (15/2/2024).

"Nilai pembelian 54 lokomotif sebesar 222.464.097 dollar AS," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (16/2/2024).

Selengkapnya klik di sini.

3. Jepang Masuk Resesi, Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?

Masuknya perekonomian Jepang ke dalam jurang resesi diyakini bakal berdampak terhadap ekonomi Indonesia.

Pasalnya, Jepang merupakan salah satu negara mitra dagang utama Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-4 Indonesia.

Pada Januari lalu, nilai ekspor Indonesia ke Negeri Sakura mencapai 1,46 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 22,78 triliun.

"Jadi situasi resesi yang ada di Jepang bisa berpengaruh cukup besar bagi kinerja ekspor Indonesia, karena Jepang adalah negara mitra dagang tradisional," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kepada Kompas.com, Jumat (16/2/2024).

Selengkapnya klik di sini.

4. Penghapusan Pasal Jual Beli PLTS Atap Bisa Hindari Kerugian Negara

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai persetujuan Pemerintah terhadap revisi Peraturan Menteri No. 26/2021 terkait dengan penggunaan PLTS Atap mampu menghindarkan negara dari berbagai bentuk kerugian secara masif seperti yang dialami oleh Vietnam.

“Keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Contoh Vietnam, gara-gara tidak berjalan lancar dan merugikan, negara tersebut menyetop PLTS Atap mulai 2021 hingga 2030," kata Agus kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Agus bilang, kondisi keuangan negara bisa tergerus jika negara harus membeli listrik dari PLTS atap. Tapi, lewat revisi yang sudah disetujui presiden, negara tidak jadi buntung karena skema jual beli-listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara telah dihapus.

Agus menjelaskan, Indonesia perlu banyak belajar dari Vietnam yang APBN-nya sempat tergerus akibat penerapan PLTS Atap. Ketika itu, Vietnam sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang gencar memakai PLTS atap akhirnya membatalkan regulasinya sendiri.

Selengkapnya klik di sini.

5. Menteri ESDM: Yang Daftar Konversi Motor Listrik Banyak, tapi STNK-nya Bodong

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui, realisasi program konversi motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik pada tahun 2023 masih jauh dari target.

Adapun target program konversi motor listrik pada 2023 sebanyak 50.000 unit. Namun, realisasinya hanya mencapai 181 unit. Arifin mengatakan, masyarakat yang mendaftar dalam program konversi motor listrik sebenernya cukup banyak. Namun, saat pemeriksaan administrasi ditemukan Surat Tanda Nomor Kendaraa (STNK) motor tersebut banyak yang bodong.

"Ternyata gini, daftarnya banyak, yang daftar banyak. tapi ternyata banyak yang STNK-nya bodong," Arifin di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kuningan, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Selengkapnya klik di sini.