Inflasi dan Harga Beras Melesat di Tahun Kabisat

Pada beberapa periode empat tahunan, perkembangan inflasi dan harga beras memiliki pola kenaikan. Uniknya, setiap periode yang dibatasi tahun kabisat, ada catatan peristiwa membuat harga bergejolak.

Sementara, melesatnya harga belum ditopang inovasi yang signifikan, terutama bagi desa sebagai kantong pertanian sekaligus kemiskinan.

Inflasi Februari 2024

Beras masih dominan mengalami inflasi dan andil tertinggi pada inflasi. Pada Februari 2024, BPS merilis (1/03/2024) angka inflasi sebesar 2,75 persen dari tahun ke tahun (y-o-y), terutama didominasi kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau.

Pada rilis tersebut, BPS mencatat kenaikan harga beras terjadi di hampir seluruh provinsi, dan hanya 1 provinsi saja yang mengalami penurunan.

Pada Februari 2024, komoditas beras kembali mengalami inflasi sebesar 5,32 persen dengan andil sebesar 0,21 persen dari bulan ke bulan.

Komoditas beras memberikan andil inflasi terbesar baik dari bulan ke bulan, kumulatif, maupun tahun ke tahun.

Kenaikan harga beras ini telah dimulai dari hulu. Harga gabah naik mulai dari petani karena belum memasuki musim panen. Parahnya, curah hujan tinggi yang membuat berkurangnya produksi, sehingga stok gabah terbatas di beberapa wilayah, sekaligus mengganggu jalur distribusi pangan.

Dampaknya, kenaikan harga merambat hingga konsumen. Rata-rata gabah kering giling naik 27,14 persen, gabah kering panen naik 33,48 persen.

Kemudian harga beras di penggilingan naik 24,65 persen, grosir naik 20,08 persen, dan eceran naik 19,28 persen. Bahkan, sejak 2018 hingga 2023, beras menjadi komoditas dominan penyumbang inflasi.

Pola tahun kabisat

Terdapat pola musiman inflasi dan kenaikan harga beras setiap Februari. Jika ditarik mundur sejak 2008, pola produksi pangan bergantung pada cuaca yang tidak selalu dapat dikendalikan dengan kebijakan rutin seperti impor dan operasi pasar.

Tahun 2008, harga beras naik di masa paceklik diiringi inflasi 7,40 persen pada Februari dari tahun ke tahun.

Harga kebutuhan pokok di dalam negeri melambung mencapai 200 persen sejak Mei 2007 karena kenaikan harga komoditas di pasar dunia juga naik.

Meski pemerintah telah berupaya mengundangkan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sayangnya kebijakan ini diiringi program strategis nasional yang mengorbankan lahan pertanian.

Tahun 2012, musim tanam pertama terlambat karena gangguan iklim diiringi inflasi 3,56 persen pada Februari dari tahun ke tahun.

Food Agriculture Organization (FAO) dalam laporannya menyebutkan beberapa negara akan terkena krisis pangan berat seperti Indonesia, China, dan India.

Kebijakan lanjutan, pemerintah mentargetkan surplus beras minimum 10 juta ton per tahun dalam 5-10 tahun kedepan kedepan.

Tahun 2016, meroketnya harga pangan diiringi inflasi 4,42 persen pada Februari dari tahun ke tahun. Rata-rata harga beras medium nasional tercatat naik 13,2 persen atau hampir empat kali inflasi dari awal tahun.

Rata-rata kenaikan harga pangan justru lebih tinggi dibandingkan tahun 2014, di mana inflasi tercatat cukup tinggi 8,36 persen.

Kebijakan pemerintah menggencarkan pembangunan embung, diharapkan mampu mendukung target peningkatan produksi pangan.

Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) perluasan pembangunan embung sangat signifikan mencapai 28.490 unit pada 2021 dari 17.191 unit tahun 2018.

Tahun 2020, ketergantungan pada impor beras menurun dan inflasi terjaga 2,98 persen pada Februari dari tahun ke tahun. Di sisi lain, pemerintah memastikan persediaan pangan di Indonesia menjelang tahun baru 2020 aman karena mengantisipasi rentannya bencana alam karena perubahan cuaca.

Secercah harapan mengemuka, saat disahkannya UU No 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Perpres No 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menjadi harapan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian yang memiliki jaringan pengairan lengkap.

Dilanjutkan Food Estate (lumbung pangan) tahun 2020 yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Sayangnya, pada 2023-2024, impor beras tertinggi dalam 5 tahun terakhir untuk mengatasi dampak El-Nino dan anomali cuaca yang menyebabkan bergesernya musim tanam dan panen raya.

Pada 2023, Indonesia mengimpor tiga juta ton dari Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar dan negara lainnya. Bahkan 2024 telah berencana impor beras lebih dari 3 juta ton sebagai bantalan, jika panen raya mundur karena cuaca.

Waspada

Bagi masyarakat desa, beras merupakan penyumbang dominan dalam pembentukan garis kemiskinan makanan.

Pada Maret 2023, BPS mencatat beras memiliki share 31,20 persen di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan sebesar 26,54 persen di perkotaan.

Padahal, BPS saat ini sedang pengumpulan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai sumber data menghitung garis. Kegiatan ini dilaksanakan pada 19 Februari hingga 9 Maret 2024, tepat saat harga beras melesat.

Pada dua periode tahun kabisat sebelumnya, kemiskinan perdesaan meningkat. Pada Maret 2016, kemiskinan perdesaan naik 0,02 persen poin dari 14,09 pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016.

Sementara, pada Maret 2020, kemiskinan perdesaan naik sebesar 0,22 persen poin dari 12,60 persen pada September 2019 menjadi 12,82 persen pada Maret 2020.

Mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial beras untuk menahan gejolak harga.

Perlu dorongan percepatan penerapan bibit unggul serta inovasi dan adaptasi teknologi, terutama yang tahan cuaca. Supaya lompatan produksi padi bisa mengejar Vietnam dan Filipina.

Sekarang, di tengah inflasi yang terjaga, ternyata kecolongan pada harga beras melambung tak terbendung.

Produksi gabah dihantui mundurnya panen akibat El-Nino, anomali cuaca, curah hujan tinggi berdampak banjir yang menggenangi berbagai lokasi lahan sawah.

Defisit beras bertambah panjang dari enam bulan pada 2022/2023, menjadi delapan bulan pada 2023/2024. Puncak panen raya mundur dari Maret menjadi April.

Musim hujan yang diperkirakan berlangsung singkat, semakin sulit menahan laju harga beras. Berharap cemas menunggu inovasi kebijakan pengendalian harga selain impor dan operasi pasar yang lebih tangkas, supaya harga beras bisa lebih cepat terpangkas.