Kemenperin: Industri Makanan dan Minuman Terdampak Aksi Boikot Produk Pro Israel, tapi Bertahan Tak PHK Karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustriam (Kemenperin) Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan, kinerja industri makanan dan minuman (Mamin) menurun akibat terdampak aksi boikot produk pro Israel.

Meski demikian, Merri mengatakan, para pengusaha masih bisa mempertahankan bisnisnya sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan dapat dihindari.

"Cukup berdampak, ini menurunkan kinerja industri kita, hanya saja memang sangat sensitif dan industri kita ini masih mencoba bertahan untuk tidak merumahkan karyawannya," kata Merri saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Merri mengatakan, apabila aksi boikot berlangsung lebih panjang, akan berdampak pada PHK karyawan.

Karenanya, ia berharap aksi boikot tidak berlangsung lama mengingat banyak pekerja bergantung pada sektor industri makanan dan minuman tersebut.

"Jadi, harapannya aksi boikot ini karena yang bekerja di sektor-sektor industri ini adalah saudara-saudara kita se-Tanah Air ini bisa semakin bisa berkurang ke depannya sehingga tidak memaksa industri untuk merumahkan karyawannya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah berharap aksi boikot produk pro Israel berakhir.

Budi mengatakan, aksi boikot produk tersebut hanya akan merugikan industri dalam negeri lantaran semua merek asing tersebut diproduksi menggunakan bahan baku lokal.

"Enggak ada lagi lah boikot, itu merugikan bangsa kita sendiri. Mau itu merek asing, kalau dibuat di Indonesia itu jadi program pemerintah dan harus kita dukung. Coca cola sudah dibikin di Bekasi, KFC peternaknya dari sini semua," kata Budi di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Ia menyayangkan bila aksi boikot masih terus dilanjutkan mengingat banyak pihak yang terdampak akibat aksi tersebut.

"Kita sayangkan lah dunia bisnis itu tidak bisa apalagi di indonesia ini peraturannya banyak yang udah investasi di Indonesia. Jadi kasian peternakan dan lainnya yang kena imbas," ucap dia.