OJK Sebut "Net Buy" Asing hingga Maret 2024 Sebesar Rp 28,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas pasar modal Inarno Djajadi mengatakan hingga 28 Maret 2024, asing mencatatkan net buy Rp 28,2 triliun year to date (ytd).

“Pasar saham domestik sampai 28 Maret 2024 melanjutkan tren penguatan dimana IHSG menguat 0,22 persen ytd ke level 7.288,81,” kata Inarno secara virtual, Selasa (2/4/2024).

“Nilai kapitalisasi pasar Rp 11,6 triliun naik 0,15 persen ytd, membukukan net buy Rp 28,28 triliun ytd,” lanjutnya.

Inarno menjelaskan, likuiditas transaksi rata-rata transaksi pasar saham Rp 10,98 triliun ytd. Di pasar obligasi indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,14 persen ytd ke level 378,88.

Sementara di industri pengelolaan investasi nilai AUM per 27 Maret 2024 tercatat Rp 818,17 tirliun atau turun 0,80 persen ytd.

Dengan nilai aktiva bersih atau NAB reksadana tercatat sebesar Rp 488,73 triliun atau turun 2,54 persen ytd dan net redemption sebesar Rp 29,95 triliun pada Maret 2024.

“Antusiasme penghimpunan dana di pasar modal juga masih terlihat, tercatat nilai penawaran umum sebesar Rp 48 tiliun dengan emiten baru tercatat 15 emiten hingga 28 Maret 2024,” jelasnya.

Hingga saat ini, Inarno mengatakan terdapat 123 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp 59,68 triliun.

Bursa karbon

Inarno mengungkapkan, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 28 Maret 2024 tercatat 53 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 571.000 ton CO2 eq dan akumulasi nilai sebesar Rp 35,30 miliar.

“Rinciannya, nilai transaksi 27,89 persen di pasar reguler, 19,76 persen di pasar negosiasi dan 52,35 persen di pasar lelang,” ungkap dia.

Kedepan, potensi bursa karbon masih sangat besar mengingat terdapat 3.546 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRNPPI), dan tingginya potensi unit karbon yang ditawarkan.

Kasus di pasar modal

Inarno mengatakan, dalam rangka penegakan hukum di pasar modal selama 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal kepada 45 pihak. 

Sanksi tersebut terdiri dari sanksi administratif berupa denda Rp 17,2 miliar, 13 erintah tertulis, 1 pembekuan izin perserorangan, dan 1 pencabutan izin orang perseorangan.

Kemudian, 2 peringatan tertulis, serta mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp 15,7 miliar kepada 179 pelaku jasa keuangan di pasar modal,.

Selanjutnya, 25 peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan, serta mengenakan 2 sanksi administratif berupa peringatan tertulis atas selain keterlambatan.