Ada Kasus Korupsi Rp 271 Triliun, PT Timah Fokus Perkuat Tata Kelola

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Ahmad Dani Virsal mengatakan pihaknya akan fokus pada perbaikan tata kelola bisnis timah usai kasus korupsi Rp 271 triliun yang dilakukan oleh beberapa mantan direktur TINS pada periode sebelumnya terungkap.

“Kita juga perbaiki tata kelola termasuk SOP, sampai ke detail kita sesuaikan,” kata Ahmad di Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Ahmad juga mengatakan, pihaknya akan melakukan revisi reorganisasi yang bertujuan agar para pekerja tidak terjebak dalam zona nyaman dan cenderung jadi pasif.

Ahmad bilang, dampak yang ditimbulkan dari korupsi tersebut mempuat perusahaan kelimpungan. Dimana operasioanl dan biaya yang dikeluarkan tidak memberikan hasil yang diharapkan.

“Semester II tahun lalu, agak repot. Walau dilakukan penertiban sejak Oktober 2023, masalah besarnya ada pada tata kelola,” ungkap Ahmad.

“Kegiatannya besar, biayanya banyak, tapi kita enggak dapat barangnya (timah yang diambil tidak sampai ke PT Timah). Ada tambang, tapi yang mengelola masyarakat sebagai mitra, dan saat itu terjadi disparitas harga,” tambahnya.

Ahmad mengatakan, di tengah kegalauan saat itu, pihaknya sangat terbantu oleh hasil pengusutan yang menetapkan bahwa selama ini terdapat ‘borok’ dalam internal perusahaan.

“Alhamdulilah, ini sebuah solusi. Saya apresiasi, enggak banyak yang bisa kita lakukan sendiri tanpa dukungan. Kita semakin semangat memperaiki kondisi perusahaan, dan di internal juga kita perbaiki tata kelola pertimahan nasional,” tambahnya.

Dia mengatakan, proses yang masih berjalan ini tentu diharapkan memberikan dampak positif kepada perusahaan untuk mulai berbenah lagi.

Saat ini, pihaknya juga tengah menghitung dan menyesuaikan kerugian yang diakibatkan oleh kasus korupsi yang dilakukan para mantan direktur timah itu.

“Saya yakin, para berwajib punya cara menghitung. Kami juga tidak begitu paham. Saya tidak pas saya mengomentari itu, kita internal juga lagi menghitung, dan (tidak melibatkan auditor lain),”jelas dia.

Dengan tata kelola yang baik, supply ke pasar global diharapkan akan mendorong kenaikan harga. Ahmad juga menegaskan bahwa pihaknya akan memperbaiki budaya kerja untuk mendorong produktifitas.

“Jadi memang ini tidak gampang, dan yang perlu penyelamatan itu keseluruhan,” ungkapnya.

Sekretaris Perusahaan TINS Abdullah Umar Baswedan mengatakan, metode perhitungan yang dilakukan hingga menetapkan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun memiliki metodelogi perhitungan oleh analis.

“Metode perhitungannya itu dilakukan para ahli. Rp 271 triliun itu, mencakup kerusakan lingkungan yang terjadi di Bangka Belitung, termasuk biaya perbaikan,” jelas Abdullah.

Penghitungan juga mencakup, kerusakan di hutan lindung, produksi, dan kawasan di sekitar tambang. Namun, wilayah kerja Timah tidak seluruhnya ada di Bangka Belitung saja.

“Penambangan ilegal itu dilakukan sejak tahun 2000 , itu bisa mengakibatkan kerusakan. Kalau kita, setiap buka lahan, akan kita lakukan reklamasi 100 persen,” tegas Abdullah.