Harga Jagung Anjlok: Rombak Kelembagaan Rantai Pasok Pertanian

Beberapa daerah seperti Lampung dan Sulawesi Selatan bahkan mencapai harga kisaran Rp 3.000 – Rp 3.500 per kilogram.

Fenomena ini memang bukanlah sesuatu yang baru. Selama periode panen raya, fluktuasi harga jagung sering kali terjadi dan memberikan tekanan ekonomi kepada petani.

Anjloknya harga jagung tidak terlepas dari dua penyebab utama. Pertama, harga jagung, sebagaimana komoditas pertanian lainnya, dalam praktiknya dikendalikan mekanisme pasar. Kedua, buruknya kelembagaan rantai pasok Nasional.

Akhir 2023, total ketersediaan jagung mencapai 956.000 ton. Sementara itu, menurut perhitungan Kementerian Pertanian, luas panen jagung pada Februari 2024 mencapai 300.000 hektare dengan hasil panen mencapai 1,5 juta ton.

Daerah-daerah yang tercakup dalam panen ini meliputi sebagian daerah di Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah.

Secara nasional, kebutuhan jagung setiap bulannya mencapai sekitar 1,22 juta ton. Namun, berdasarkan data Kementerian Sumber Daya Pertanian (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret, potensi panen jagung pada periode Januari hingga Mei 2024 diperkirakan mencakup luas area seluas 1,07 juta hektare, dengan produksi jagung pipilan kering sebanyak 5,96 juta ton dengan kadar air sebesar 14 persen.

Pada Maret dan April, terjadi lonjakan produksi jagung yang signifikan secara Nasional sebagai hasil dari panen raya awal tahun.

Jumlah produksi mencapai puncaknya pada Maret dengan 2,34 juta ton, yang kemudian diikuti oleh 1,52 juta ton pada April.

Data ini menunjukkan peningkatan yang mencolok dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam rentang Maret hingga April 2024, total produksi jagung mencapai 3,86 juta ton, atau sekitar 1,93 juta ton setiap bulan Maret dan April.

Namun, paparan data tersebut juga mengungkapkan adanya surplus produksi yang terjadi, di mana pada Februari 2024, tercatat surplus produksi sebesar 1,2 juta ton dan pada Maret dan April 2024 masing-masing terdapat surplus sebesar 0,71 juta ton.

Surplus produksi tersebut berdampak langsung pada anjloknya harga jagung di tingkat produsen (petani), terutama di daerah-daerah yang mengalami panen raya pada Maret dan April 2024.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meningkatnya produksi jagung secara nasional telah mencapai titik di mana pasokan melampaui permintaan. Kelebihan pasokan ini menyebabkan tekanan harga dan merugikan para petani sebagai produsen utama.

Fluktuasi harga jagung, terutama pada tingkat petani adalah hasil dari mekanisme pasar bebas yang melibatkan tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Namun, dampaknya seringkali membuat petani merasa khawatir.

Meskipun demikian, Badan Pangan Nasional telah menertipkan harga pangan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022, yang menetapkan harga acuan pembelian jagung pipilan kering dengan kadar air 15 persen minimal Rp 4.200, kadar air 20 persen Rp 3.970, kadar air 20 persen Rp 3.750, dan kadar air 30 persen minimal sebesar Rp 3.540.

Meskipun demikian, buruknya kelembagaan rantai pasok menyebabkan distorsi dalam implementasi regulasi tersebut.

Kelembagaan rantai pasok

Untuk mengatasi risiko anjloknya harga jagung di tingkat petani, terutama saat masa panen raya, terdapat solusi yang dapat diterapkan melalui efektivitas manajemen rantai pasok.

Rantai pasok awalnya melibatkan struktur aktor, yaitu 1) produsen (petani), 2) pengecer dan pengepul, 3) industri dan grosir, 4) konsumen akhir.

Rantai pasok dapat diubah menjadi 1) produsen (petani), 2) Institusi penugasan pemerintah (meliputi Bulog/BUMD/BUMDES/Koperasi Petani/Dinas terkait/atau UPT Pertanian, 3a) pengecer dan pengepul atau 3b) industri, 4) grosir dan ke konsumen akhir.

Desain kelembagaan rantai pasok memiliki dua fungsi utama. Pertama, desain ini memberikan kepastian bagi petani terkait penyerapan jagung mereka karena institusi penugasan pemerintah lebih berorientasi pada pelayanan publik daripada mencari keuntungan (non profit motive).

Untuk memastikan keakuratan peran mereka dalam desain kelembagaan semacam ini, institusi penugasan pemerintah perlu diperkuat melalui kelembagaan finansial dan penjaminan.

Penyertaan modal daerah, partisipasi lembaga perbankan, penguatan peran kelompok tani dan keikutsertaan dalam asuransi pertanian dan investasi daerah pada pembangunan sarana dan prasarana pergudangan dapat memperkuat target dari desain kelembagaan semacam ini.

Kedua, dengan menjadikan institusi penugasan pemerintah sebagai offtaker, pengepul dan pengecer tidak bertanggung jawab yang berpotensi memanipulasi harga jagung dapat diminimalkan.

Kehadiran institusi dengan motif pelayanan publik sebagai substitusi offtaker bagi pengepul akan membantu menstabilkan harga melalui intervensi tidak langsung dalam pasar.

Dengan menerapkan solusi ini, risiko anjloknya harga jagung dapat dikurangi, terutama sebagai solusi jangka panjang.

Perubahan dalam desain kelembagaan rantai pasok ini dapat membawa pemerataan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri jagung, serta memperkuat peran institusi pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pasar komoditas jagung secara lebih efektif.

Tentu saja, membangun dan merancang sistem kelembagaan rantai pasok pertanian yang efektif dan berpihak kepada petani bukanlah tugas mudah.

Dibutuhkan kesatuan pandangan dan kolaborasi yang kuat antarinstitusi pemerintah, kajian akademis mendalam, perencanaan dan persiapan, komunikasi lintas sektoral, dan alokasi anggaran yang diprioritaskan.

Beberapa negara seperti Belanda, Australia, Brasil, dan Swedia memiliki sistem kelembagaan rantai pasok pertanian yang baik.

Tidak menutup kemungkinan jika negara kita mengupayakan perombakan sistem kelembagaan rantai pasok pertanian yang lebih efektif dan berpihak kepada petani.