Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Sebagai informasi, dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, sasaran rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) ditarget pada kisaran 39,77 - 40,14 persen, lebih tinggi dari target tahun ini, sebesar 38,26 persen.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, pemerintah tidak memiliki masalah terkait kemampuan membayar kewajibannya meskipun rasio utang meningkat.

"Insya Allah lah kalau (kemampuan bayar) itu kita enggak isu, 'enggak bisa bayar', enggak lah," kata dia, ditemui di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Menurut dia, rasio utang pemerintah terhadap PDB di kisaran 40 persen masih aman, mengingat masih berada di bawah ketentuan perundang-undangan, yakni sebesar 60 persen terhadap PDB.

"Kalau angka-angka sekitar itu kan Insya Allah masih angka yang acceptable," katanya.

Selain itu, rasio utang di kisaran 40 persen masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain seperti Malaysia (60,4 persen), Thailand (60,96 persen), Filipina (60,9 persen), Brazil (85 persen), hingga Argentina (85 persen).

"Angka (rasio utang 40 persen) kalau dibanding banyak negara masih relatively (terjaga)," ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah menaikkan rasio utang tahun depan seiring dengan defisit anggaran yang ditarget meningkat. Defisit anggaran pada 2025 disasar meningkat menjadi 2,45 - 2,8 persen terhadap PDB, dari tahun ini sebesar 2,29 persen.

"Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana Defisit Anggaran ditargetkan mencapai (2,45)–(2,80) persen Produk Domestik Bruto," tulis dokumen rancangan awal RKP 2025.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, rancangan awal RKP itu masih akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana ketentuan berlaku.

"Nanti kita ikuti prosesnya, prosesnya siklusnya sudah jelas, ada penyusunan APBN itu dengan penyusunan KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal), nanti ada RKP, nanti ada di DPR," tutur Febrio, ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

"Jadi nanti kita ikuti saja ya prosesnya," sambungnya.