Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Orang Kaya Malas Bayar Pajak

Kompas.com - 01/07/2008, 17:34 WIB

JAKARTA, SELASA - Dirjen Pajak Darmin Nasution siap "menjewer" orang kaya Indonesia yang tidak benar dan belum membayar pajak.  "Kita akui masih banyak orang kaya di Indonesia tidak benar dan mungkin belum bayar pajak," kata Darmin pada konferensi pers mengenai "Sunset Policy" (Penghapusan Sanksi Pajak) 2008 di Jakarta, Selasa (1/7).

Menurut Darmin, para orang kaya Indonesia yang jumlahnya kian bertambah di Indonesia itu akan diwajibkan membayar pajak dengan melalui beberapa tahap. "Pertama kita ingatkan, yakinkan mereka. Orang Indonesia kan katanya banyak malunya. Jangan sampai gak punya malu lagi," kata Darmin.

Langkah kedua, Dirjen Pajak akan melakukan perbaikan dan pengolahan database wajib pajak bagi para orang kaya ini sehingga dengan data tersebut diharapkan para orang kaya ini bisa membayar pajak dengan benar.

"Kalau sudah kita terapkan itu dan tidak bayar pajak juga harus dijewer kalau begitu. Jadi ini semua selain kita siapkan aturannya dalam perangkat UU kita siapkan juga infrastruktur dalam database kita," katanya. Tak lupa Darmin mengaku menyiapkan perangkat aparatnya untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik dan benar.

"Kalau saya lihat, pembayaran pajak penduduk Indonesia pelan-pelan databasenya bergeser. Di sana sini, orang yang  kita kenal, kita kadang kaget. Atau kita ambil per wilayah. Wilayah yang mewah kita lihat wajahnya bagaimana sih. Kita akan tahu ini tak benar ini," katanya.

Menurut Darmin, paramater orang kaya bukan dinilai dari penghasilannya melainkan kekayaaan yang dimilikinya. "Setiap tahun bisa saja aset naik sehingga nilai aset naik itu pengaurhi kekayaaanya jadi besar bukan karena penghasilannya yang tinggi," jelas dia.

Dalam penjelasannya Darmin mengatakan Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang atau berupa badan atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008. "Jadi kesimpulannya adalah policy ini justru beri kesempatan ke wajib pajak agar bayar pajaknya dengan benar," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Whats New
Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Whats New
Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com