Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/08/2008, 13:43 WIB

Laporan Wartawan Persda Network Rachmat Hidayat

JAKARTA, JUMAT - Pengamat ekonomi politik yang juga anggota panitia anggaran (panggar) dari FPAN DPR Drajad Wibowo, menganggap pidato Presiden SBY yang disampaikan bersamaan dengan keterangan pemerintah atas rancangan UU APBN 2009, di DPR, Jumat (15/8) sebuah retorika.

"Misalkan Presiden mengatakan tahun ini swasembada beras. Kita tahu ancaman kekeringan cukup serius. Artinya, harus ada pengamanan dari sisi APBN untuk menghadapi kekeringan. Ini yang belum nyambung, saya cukup kaget soal swasembada beras ini," kata Drajad Wibowo. 

"Saya kaget dengan klaim ini. Sayangnya klaim tersebut tidak diback-up oleh data. Tidak disebutkannya datanya," ujar Dradjad usai mendengarkan pidato kenegaraan presiden.

Menurut Dradjad, jangankan swasembada beras, penekanan prioritas terhadap pertanian maupun pedesaan dalam APBN 2008 maupun RAPBN 2009 pun masih kurang tajam. Seharusnya, ujar Dradjad, pemerintah memfokuskan perhatiannya pada ancaman kekeringan yang cukup serius di beberapa wilayah penyangga di Indonesia. "Makanya agak mengagetkan klaim swasembada beras itu," tandas Dradjad.

"Kalau mengklaim soal swasembada beras ini, lalu kemudian gagal, ini bisa membuat malu Presiden sendiri. Artinya, antara klaim, wacana dan retorika, nggak nyambung dengan anggaran," tegas Drajad.

Drajad kemudian menyoroti soal APBN 2009 yang (pemerintah) mencanangkan tidak ada kenaikan harga BBM. Ia menilai, dalam pidato Presiden penjelasannya sangat sumir sekali. Dalam pidatonya Presiden menjelaskan, akan memperbaiki kebijakan subsidi agar makin tepat dan tidak terjadi salah sasaran, serta mengevaluasi anggaran subsidi berdasarkan perkembangan harga minyak di pasar dunia.

"Ada kata-kata mengevaluasi berdasarkan perkembangan harga minyak di pasar dunia. Ini penafsirannya bisa macam-macam. Harga minyak dunia naik, ikut naik, lalu kalau harga minyak turun apakah BBM akan ikut turun? Jadi, kalimat ini isyarat apa? Kalau pengamat yang mengatakan, tidak masalah. Tapi, kalau Presiden yang mengatakan?" tanya Drajad.

Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan pula. Dalam upaya mengendalikan beban subsidi BBM, pemerintah akan semakin mempercepat program konversi bahan bakar minyak tanah rumah tangga ke LPG, dan melanjutkan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan non fiskal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com