Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

China Bersedia Negosiasi Ulang Kontrak Gas Tangguh

Kompas.com - 24/08/2008, 15:50 WIB

BEIJING, MINGGU - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan pemerintah RRC bersedia untuk melakukan pembicaraan ulang berkenaan dengan kontrak LNG Tangguh. "Mereka pada prinsipnya memahami dan menyambut baik dan nanti kita akan buat tim kedua negara untuk membicarakan hal tersebut," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Beijing, China, Minggu  (24/8) menjelaskan isi pertemuan dengan Wapres RRC Xi Jinping.

Menurut Wapres pembicaraan dengan Xi Jinping berlangsung sangat positif. RRC tambahnya sangat memahami persoalan tersebut. Wapres menjelaskan. kontrak eksport LNG Tangguh untuk  propinsi Fujian, China tersebut merupakan kebijakan pemerintahan Presiden Megawati pada waktu itu. Namun kebijakan yang dilakukan pemerintah tahun 2002 tersebut jika dilihat perkembangan saat ini harganya sangat rendah dan sangat merugikan Indonesia.

"Jika dibandingkan dengan kontrak eksport LNG Bontang ke Jepang, kontrak LNG Tangguh itu hanya seperlimanya, itupun setelah kita naikkan. Jika tidak kita naikan maka hanya seperdelapannya," kata Wapres.

Karena itu Wapres sangat heran kenapa pemerintah melakukan kebijakan seperti itu. Wapres juga heran kenapa kontrak eksport LNG Tangguh tersebut tidak menggunakan pedoman dasar dalam kontrak LNG seperti yang selama ini digunakan Indonesia. Wapres menjelaskan selama ini setiap kontrak LNG dilakukan dengan dikaitkan harga minyak. Namun tambah Wapres dalam kontrak LNG Tangguh sama sekali tidak dikaitkan dengan perkembangan harga minyak.

"Yang mengherankan kita, pedoman dasar kita sejak Alm. Ibnu Sutowo kontrak ekspor LNG selalu dikaitkan dengan harga minyak. Nah kontrak itu menyimpang sama sekali, tidak gunakan itu dan harganya rendah sekali," kata Wapres terlihat geram.

Karena itu, Wapres menegaskan bahwa kontrak LNG Tangguh tersebut dinilainya sangat menyalahi aturan. "Kontrak ini sangat-sangat menyalahi. Kontrak ini sangat merugikan," kata Wapres.
     
Wapres menjelaskan kontrak LNG Tangguh yang ditanda tangani 2002 tersebut menyebutkan nilainya sebesar 3,3 dollar AS/mmbtu. Sementara, tambah Wapres saat ini harga LNG dipasar internasional saat ini berkisar 20 dollar AS.

Karena itulah, tambah Wapres pemerintah Indonesia ingin melakukan pembicaraan ulang mengenai kontrak tersebut. Wapres juga menjelaskan bahwa Indonesia yang mengusulkan kontrak LNG dikaitkan dengna harga minyak. Dan hal itu, tambah Wapres diterima seluruh negara sehingga saat ini mereka menggunakan rumusan/formulasi tersebut. "Eh..tiba-tiba untuk kontrak Tangguh ini kita keluar dari (rumusan) itu," kata Wapres.
    
Dalam kunjungan tiga hari ke China Wapres selain menghadiri penutupan olimpiade juga melakukan pembicaraan dengan Presiden China Hu Jintao dan Wapres China Xi Jinping. Pertemuan dengan Presiden Hu Jintao dan Wapres Xi Jinping tersebut salah satu agendanya akan digunakan untuk membicarakan soal kontrak LNG Tangguh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com