Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim SBY Bantah Tekan Pertamina

Kompas.com - 11/06/2009, 23:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Kepemudaan, membantah Tim SBY-Boediono menekan PT (Persero) Pertamina dan BUMN lainnya untuk pendanaan kampanye menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli mendatang.

"Kalau itu sudah dibantah Ibu Karen (Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Red) dan itu tidak benar. Jadi, tidak ada itu (menekan Pertamina dan BUMN), tidak ada, tandas Andi," saat pers mengonfirmasi pernyataan anggota DPR Alvin Lie di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (11/6).

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan sejumlah media, anggota Komisi VII Alvin Lie mengemukakan keluhan Dirut Pertamina karena adanya tekanan-tekanan terkait pendanaan untuk kampanye pilpres pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.

Ditanya tentang keluhan pimpinan BUMN, yang juga mengeluhkan adanya permintaan dana terselubung ke BUMN dengan sejumlah kegiatan sosial, Andi juga menyangkal. "Tidak, tidak ada itu bos," lanjut Andi.

Secara terpisah, anggota DPR Komisi XI asal Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjat Wibowo, mengatakan, pihaknya mendengar adanya keluhan dari pimpinan BUMN bahwa sekarang ini banyak permohonan dana kampanye terselubung kepada pimpinan BUMN.  

Ironisnya, proposal itu datang dari departemen maupun oknum pimpinan BUMN. Caranya, proposal tersebut dibungkus dengan sejumlah acara mulai dari sepeda bersama, bakti sosial, peringatan hari ini hari itu, papar Dradjat.

Dikatakan Dradjat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya melakukan upaya pencegahan karena praktik-praktik seperti itu sebenarnya merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Jadi fans

Mengenai kehadiran Komisaris Utama Pertamina, mantan Kapolri Jenderal Purn Sutanto yang menjadi Ketua Dewan Pengarah Gerakan Pendukung SBY (GPS), Andi mengatakan, "Siapa saja, apakah itu komisaris atau direksi BUMN, tidak boleh jadi tim kampanye. Kalau jadi fans, boleh saja. Kalau namanya relawan, ya lain lagi. Namanya juga relawan."

Disinggung bawah seorang relawan juga memiliki tujuan untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres SBY-Boediono, Andi menjawab lagi, "Pokoknya yang namanya relawan itu, semuanya itu, kan urusan individu masing-masing."

Soal penggunaan fasilitas BUMN, Andi menjawab bahwa para relawan ini tentu saja tidak boleh menggunakan fasilitas dan dana BUMN. Andi juga menegaskan bahwa presiden tidak terkait dengan isu penggunaan fasilitas dan dana BUMN. "Itu sudah dibantah oleh Dirut Pertamina," katanya.

Sementara, Juru Bicara Bidang Ekonomi JK-Win, Bambang Susatyo, meminta Dirut Pertamina untuk terus tegar dan jangan sampai mengundurkan diri akibat tekanan permintaan dana dari oknum-oknum BUMN. Termasuk dari pimpinan BUMN yang mempunyai cantolan dengan penguasa.     

"Ibu Karen harus kuat dan tegar menolak intervensi dari kekuatan politik tertentu. Ibu harus konsisten dengan tugasnya melindungi Pertamina dari pemerasan yang dilakukan tim sukses capres tertentu," ujar Bambang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indofarma Hadapi Masalah Keuangan, Erick Thohir: Kalau Ada Penyelewengan Kami Bawa ke Kejagung

Indofarma Hadapi Masalah Keuangan, Erick Thohir: Kalau Ada Penyelewengan Kami Bawa ke Kejagung

Whats New
5 Tips Mengerjakan Psikotes Gambar Orang

5 Tips Mengerjakan Psikotes Gambar Orang

Work Smart
Bank Mandiri Imbau Nasabah Hati-hati Terhadap Modus Penipuan Berkedok Undian Berhadiah

Bank Mandiri Imbau Nasabah Hati-hati Terhadap Modus Penipuan Berkedok Undian Berhadiah

Whats New
IHSG Turun Tipis di Awal Sesi, Rupiah Dekati Level Rp 16.000

IHSG Turun Tipis di Awal Sesi, Rupiah Dekati Level Rp 16.000

Whats New
Berapa Denda Telat Bayar Listrik? Ini Daftarnya

Berapa Denda Telat Bayar Listrik? Ini Daftarnya

Whats New
Detail Harga Emas Antam Senin 6 Mei 2024, Turun Rp 3.000

Detail Harga Emas Antam Senin 6 Mei 2024, Turun Rp 3.000

Spend Smart
Harga Emas Terbaru 6 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 6 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Bappeda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Bappeda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Transfer Pengetahuan dari Merger TikTok Shop dan Tokopedia Bisa Percepat Digitalisasi UMKM

Transfer Pengetahuan dari Merger TikTok Shop dan Tokopedia Bisa Percepat Digitalisasi UMKM

Whats New
Harga Bahan Pokok Senin 6 Mei 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Senin 6 Mei 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
IHSG Diperkirakan Melaju, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diperkirakan Melaju, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
Kesenjangan Konsumsi Pangan dan Program Makan Siang Gratis

Kesenjangan Konsumsi Pangan dan Program Makan Siang Gratis

Whats New
Lowongan Kerja Anak Usaha Pertamina untuk S1 Semua Jurusan, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Lowongan Kerja Anak Usaha Pertamina untuk S1 Semua Jurusan, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Erick Thohir: 82 Proyek Strategis BUMN Rampung, tapi Satu Proyek Sulit Diselesaikan

Erick Thohir: 82 Proyek Strategis BUMN Rampung, tapi Satu Proyek Sulit Diselesaikan

Whats New
Ketika Pajak Warisan Jadi Polemik di India

Ketika Pajak Warisan Jadi Polemik di India

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com