Ketika Pajak Warisan Jadi Polemik di India

INDIA kini tengah menjalani pemilihan umum. Pesta demokrasi ini menjadi yang terbesar di dunia, di mana 969 juta orang akan memilih 543 wakil yang akan menduduki bangku parlemen untuk 5 tahun ke depan.

Setelah menyaingi Tiongkok sebagai negara berpenduduk terbanyak, parlemen India kini bertanggung jawab atas hampir seperlima populasi global.

Namun, bukannya bonus demografi, krisis ketimpangan justru menjadi situasi ekonomi yang harus dihadapi 1,4 miliar penduduknya.

Di tengah tingginya angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi antara masyarakat kelas atas dan bawah di India terus menjadi sorotan.

Sejak 2000, ekonomi India memang berhasil menjadi salah satu yang terus tumbuh paling cepat, mencapai 6 hingga 7 persen setiap tahun. Namun, di saat bersamaan, disparitas ekonomi juga terus tumbuh agresif.

Pada 2000, hanya terdapat 9 orang di India yang memiliki kekayaan di atas 1 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Namun, pada 2023, jumlah tersebut naik drastis menjadi 271 orang.

Di antara kalangan tersebut, World Inequality Lab menemukan bahwa 40 persen kekayaan di India terpusat hanya di satu persen rumah tangga kelas ekonomi atas.

Sebagai perbandingan, pada 2023, harta kekayaan 200 orang terkaya di India meningkat 41 persen hingga mencapai Rp 14.600 triliun. Sebaliknya, kekayaan separuh masyarakat ekonomi menengah ke bawah hanya meningkat satu persen saja, menurut Oxfam.

Di hadapan media global dan turis asing yang datang ke India, ketimpangan tersebut bisa dengan mudah dilihat dari perbedaan kondisi kehidupan di permukiman kumuh dan kawasan elite yang terletak berdampingan di kawasan metropolitan, misalnya di Mumbai dan New Delhi.

Ketimpangan ekstrem pun menjadi permasalahan yang terus dipersoalkan. Dalam kontestasi politik India tahun ini, penyelesaian isu tersebut jelas kembali menjadi bola panas yang diperdebatkan untuk menarik simpatisan.

Baru-baru ini, pada April 2024, Sam Pitroda yang merupakan insinyur terkemuka sekaligus pimpinan senior dari salah satu partai terbesar di India, Partai Kongres, menyampaikan ide untuk menerapkan pajak warisan sebagai solusi mengatasi ketimpangan.

Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, gagasan tersebut justru menuai reaksi negatif dari masyarakat.

Meski diungkapkan sebagai pendapat pribadi, situasi ini dengan cepat dimanfaatkan oleh Narendra Modi, Perdana Menteri India saat ini yang juga kembali mengikuti pemilihan umum, untuk menjatuhkan elektabilitas lawannya.

Modi menyatakan bahwa ide tersebut sangat mungkin menjadi kenyataan jika Partai Kongres menang.

Namun, jika baik bagi pemerataan ekonomi, mengapa gagasan pajak warisan justru menuai polemik dari masyarakat India?