Depkeu Kesulitan Nilai Aset Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Departemen Keuangan (Depkeu) hingga saat ini masih kesulitan melakukan penilaian terhadap aset-aset milik negara di sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

"Memang belum semuanya selesai, karena ada beberapa instansi yang asetnya luar biasa besar," kata Dirjen Kekayaan Negara Depkeu, Hadiyanto di Jakarta, Jumat (19/6).

Ia menyebutkan, sejumlah K/L yang memiliki aset dalam jumlah besar antara lain Departemen Pertahanan (Dephan) dan, Departemen Pekerjaan Umum (PU). "Ada jalan, jembatan, irigasi, dam, waduk, bandara, dan lainnya. Itu memerlukan experties khusus untuk menilainya," katanya.

Menanggapi adanya tambahan aset negara sebesar Rp 600 triliun dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadiyanto mengatakan, tambahan itu bukan hanya berasal dari revaluasi aset. "Dari tahun ke tahun kan ada belanja modal, belanja barang sehingga meningkat karena itu. Selain itu juga karena hasil koreksi, inventarisasi, dan penilaian," katanya.

Revaluasi aset negara semula direncanakan dapat diselesaikan pada 2008 namun kemudian diperpanjang hingga 2010 karena kompleksnya aset negara yang harus diperiksa.

Sementara itu mengenai lelang aset obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hadiyanto mengatakan, pemerintah akan melakukan lelang ulang. "Akan dilelang ulang kemungkinan minggu depan, itu sudah teknis di kantor piutang dan lelang negara, saya tidak tahu persis. 

Ia menyebutkan, lelang harus diulang karena pada lelang sebelumnya penawar yang masuk hanya satu padahal minimal harus dua penawar.