ICW Desak Dirjen Pajak Bertindak Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta Dirjen Pajak yang baru, M Tjiptardjo bertindak tegas kepada perusahaan yang masih memiliki piutang pajak dalam jumlah besar kepada negara.

"ICW meminta Dirjen pajak bertindak tegas kepada perusahaan yang masih memiliki piutang pajak dalam jumlah besar. Jangan sampai piutang itu diselesaikan dengan negosiasi dan penghapusan pajak yang akhirnya justru mengurangi pendapatan negara," kata Koordinator Pusat Data dan Analisa ICW, Firdaus Ilyas, dalam jumpa pers di kantor ICW, Jakarta, Jumat (31/7).

Sampai dengan 2008, ICW mencatat piutang pajak yang jumlahnya sangat besar, yakni mencapai Rp 45,17 triliun. Piutang tersebut diantaranya berasal dari 10 perusahaan terbuka (Tbk). HM Sampoerna merupakan perusahaan yang memiliki jumlah piutang pajak terbesar dengan total piutang Rp 3,455 triliun.

Piutang pajak terbesar tahun 2008 berasal dari jenis Pajak Penghasilan Badan atau perusahaan yang besarnya Rp 16,27 triliun (36 persen), disusul dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 12,56 triliun (27,8 persen) dan PBB Perkotaan yang mencapai Rp 4,53 triliun (10,1 persen).

Akan tetapi dari piutang pajak tersebut, Rp 1,59 triliun sudah kadaluarsa penagihannya. Bahkan Rp 538,68 miliar dari piutang itu telah diusulkan untuk dihapus bukukan dan sebesar Rp 76,32 miliar telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Berdasarkan hal di atas, ICW meminta agar pola-pola penghapusan tagihan pajak seperti itu tidak terjadi lagi, karena negara akan dirugikan dalam jumlah besar. "Apalagi piutang sebesar Rp 12,94 triliun sudah berumur lebih dari lima tahun, sehingga terancam kadaluarsa," ujar Firdaus.

Karena itu, ICW mendesak Dirjen Pajak untuk mendorong penegakan hukum kasus-kasus manipulasi pajak, terutama kasus Asian Agri. Karena kasus itu, dinilai ICW, akan menjadi awal bagi penegakan hukum di sektor perpajakan.