Pastikan Subsidi BBM Dialihkan untuk Transportasi Massal

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan bahwa pencabutan subsidi bahan bakar minyak seharusnya tak sekadar menghemat anggaran. Uang subsidi itu seharusnya langsung dialihkan untuk pembangunan transportasi massal.

"Pencabutan subsidi harus menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kemacetan pula. Alihkan dananya dengan segera untuk pembelian kendaraan umum secara masif dan massal," kata Djoko, Kamis (27/5/2010) kepada Kompas.

Untuk itu Djoko mengatakan bahwa seharusnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan dijembatani oleh Kementerian Keuangan segera berunding dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.

"Jadi, bukannya berunding dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor yang di dalam Kompas hari ini malah cuma menyatakan BBM non-subsidi bermanfaat bagi pengguna sepeda motor," kata Djoko.

Menurut Djoko, Kementerian ESDM harus lebih cerdas dalam memilih mitra diskusinya.

"Ketika sudah jelas mau dikemanakan uang penghematan yang dikumpulkan dari pencabutan subsidi BBM, maka umumkan ke masyarakat supaya dapat dikontrol ke mana uang itu lari," ujar Djoko.

Djoko menegaskan, karena pencabutan BBM subsidi juga pasti menimbulkan gejolak di masyarakat, sebaiknya pemerintah memilih sasaran pencabutan yang paling sedikit reaksinya dan tentu saja mempertimbangkan keadilan.

"Mencabut BBM subsidi bagi sepeda motor atau menjatah BBM sepeda motor sungguh tidak adil. Warga naik motor itu adalah sebuah keterpaksaan, bukan saja karena ongkos transportasi umum mahal, melainkan juga karena tidak ada pilihan transportasi lain," kata Djoko.