Bang Foke : Jangan Hanya DKI Terapkan Pajak Progresif

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo punya himbauan kepada pemerintah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan hukum mulai 1 Januari 2011. Usai melepas peserta Mudik Bareng Honda di Jakarta, Selasa (7/9/2010), Bang Foke menceritakan panjang lebar soal kebijakan itu kepada Kompas.com.

"Saat ini saya sedang meminta kepada pemerintah agar jangan hanya DKI yang menerapkan kebijakan ini," tukasnya. Menurutnya, jika hanya DKI yang menerapkannya, para pemilik kendaraan kemudian akan mendaftarkan kendaraan kedua, ketiga dan selanjutnya di luar DKI. "Dan kemudian mereka mengoperasikannya di DKI, akibatnya persoalan kemacetan tak terpecahkan," ucap Foke.

Foke juga mengungkapkan, bahwa instrumen fiskal yang diaplikasikan untuk memecahkan persoalan perlu dilakukan bersamaan dengan kebijakan transportasi lainnya. "Intinya, kita berharap para calon konsumen kendaraan mempertimbangkan lebih lanjut sebelum ia membeli," tegasnya. "Kalau perlu jangan sampai dengan uang Rp 300 ribu sudah bisa bawa pulang motor."

Perlunya Transportasi Terjangkau Menanggapi aplikasi pajak progesif, Executive Vice President, PT Astra Honda Motor (AHM), Johannes Loman menyatakan bahwa hal itu pasti akan berdampak bagi calon konsumen sepeda motor untuk lebih memperhitungkan pembelian. "Hal ini memang bisa berpengaruh terhadap penurunan penjualan, namun soal berapa besar penurunnya, akan sangat tergantung pada seberapa progresif pajak yang diaplikasikannya," ujar Loman.

Saat ini, lanjut Loman perlu dilihat apa tujuan diterapkannya kebijakan tersebut. "Jika memang untuk menurunkan tingkat kemacetan, itu bisa jadi salah satu solusi, namun apakah itu yang paling tepat, belum tentu," tukasnya. Saat ini masyarakat masih membutuhkan sarana transportasi yang murah dan terjangkau, dan hal itu bisa didapatkan dari sepeda motor.

Hal senada dikemukakan oleh Direktur Marketing AHM, Julius Aslan. Menurutnya, penerapan pajak progresif bukan merupakan cara alami untuk menurunkan tingkat kemacetan, terutama di Jakarta. "Justru akan menimbulkan persoalan baru, misalkan penggunaan nama anggota keluarga lain, atau alamat lain di luar kota untuk membeli sepeda motor," ujarnya.

Pembenahan transportasi umum menjadi salah satu solusi tepat. "Saat transportasi umum yang aman, nyaman dan dapat diandalkan sudah bisa disediakan oleh pemerintah, secara alami pemilik kendaraan pribadi akan meninggalkan kendaraannya," tegas Julius.