Inilah "PR" Ekonomi SBY-Boediono

JAKARTA, KOMPAS.com — Setahun sudah usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang bersama wakilnya, Boediono. Berbagai catatan diberikan sebagai evaluasi dari kinerja SBY pada periode kedua pemerintahannya. Pengamat ekonomi, Avialiani, mengungkapkan, pemerintahan SBY-Boediono masih harus bekerja keras.

Beberapa hal yang harus ditingkatkan di antaranya peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur, ketahanan pangan, dan energi. "Selama setahun terakhir belum terlihat jelas arah kebijakan pemerintah. Misalnya, TDL katanya mau naik. Tapi ada yang bilang tidak. Ini memberikan ketidakpastian bagi dunia usaha. Padahal, dunia usaha perlu kejelasan," kata Aviliani kepada Kompas.com, Rabu (20/10/2010).

Demikian pula mengenai kepastian harga dan subsidi BBM. "Perlu kepastian apakah subsidi akan dicabut atau tidak. Harusnya pemerintah dari sekarang sudah tegas. Kalau segalanya belum pasti, perusahaan tidak bisa berhitung mengenai rencananya tahun depan," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyusun secara lebih jelas mengenai strategi penuntasan kemiskinan dan penganggur. Strategi dalam kedua hal tersebut dinilai Aviliani belum nyata. "Dalam hal perlindungan pada produksi dalam negeri, pemerintah perlu memberikan perhatian pada ekonomi domestik. Sekarang ini, impor kita murah sehingga mematikan produk dalam negeri. Kalau impor mahal, orang pasti akan beli barang produksi dalam negeri," kata Aviliani.

Namun, lanjut Aviliani, pencapaian makro dinilai sangat baik. Pada semester satu tahun ini, pertumbuhan ekonomi melebihi angka yang ditargetkan pemerintah. "Tapi makro ini sifatnya jangka pendek dan belum mencerminkan fundamental ekonomi karena peningkatan konsumsi belum diimbangi dengan investasi karena kalau konsumsi menurun akan berbahaya bagi kesinambungan ekonomi," ujar Aviliani.