Memastikan Pertumbuhan Tinggi dan Berkualitas

Kualitas kemakmuran selalu menjadi perdebatan. Kabinet Indonesia Bersatu II memiliki slogan pertumbuhan, lapangan kerja, dan mengentaskan warga dari kemiskinan. Pemerintah menyebutkan, jumlah keluarga miskin yang berhak mendapat bantuan beras (raskin) turun dari 19,1 juta keluarga atau sekitar 76,4 juta orang (2008) menjadi 17,5 juta keluarga (2010). Yang berhak menerima layanan kesehatan orang miskin (jamkesmas) jumlahnya 76,4 juta orang. Namun, apabila menggunakan angka Bank Dunia, jumlah orang yang mendekati miskin ada 42 persen atau mendekati 100 juta orang.

Data tersebut, demikian ekonom Econit, Hendri Saparini, mengingatkan bahwa anggaran kemiskinan yang tahun 2010 meningkat tajam menjadi Rp 94 triliun (tahun 2009 besarnya Rp 66 triliun) tidak efektif menurunkan angka kemiskinan. Tidak efektifnya anggaran tersebut disebabkan penggunaannya banyak untuk belanja barang di daerah sehingga banyak biaya dikeluarkan untuk perjalanan, honor, dan membicarakan kemiskinan.

Menurut Hendri, kajian Econit lebih dalam memperlihatkan penyerap tenaga kerja tahun 2006-2010 yang terbesar (41 persen) adalah sektor jasa kemasyarakatan, seperti jasa pembersih sampah dan reparasi kecil-kecilan. Adapun data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, 68,6 persen tenaga kerja berada di sektor informal, seperti berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian, pekerja keluarga, dan berusaha dibantu buruh tak tetap. Dari sisi lokasi, sebagian besar (64-70 persen) keluarga miskin berada di desa sehingga program mengentaskan warga dari kemiskinan berarti membangun pedesaan.

Kenyataan itu berhadapan dengan stagnannya pertumbuhan sektor tradable yang sebetulnya menciptakan nilai tambah dan menyerap lapangan kerja. Di dalam sektor tradable itu pun terlalu sedikit sektor yang unggul, yaitu hanya batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).

Batu bara merupakan industri ekstraksi alam yang merusak lingkungan dan hasilnya sebagian besar diekspor. Di sisi lain, negeri ini kesulitan energi untuk mendukung industri manufaktur. Sementara dari sektor pertanian, produk yang diekspor berbentuk mentah, seperti CPO, yang nilai tambahnya rendah dan kurang menyerap tenaga kerja.

Dengan pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun dalam 10 tahun terakhir, tidak ada jalan lain kecuali memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia, serta menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata.

Iklim demokrasi yang lebih baik telah mendorong inisiatif masyarakat untuk menciptakan iklim berusaha yang lebih baik dan sehat. Beberapa pemda juga membuat inisiatif yang membangkitkan kegiatan ekonomi langsung atau tak langsung. Penyelenggaraan jaminan kesehatan warga di Kabupaten Buleleng dan Kota Palembang, misalnya, serta pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional dapat disinkronkan ke dalam kebijakan nasional sehingga menghasilkan efek bola salju pertumbuhan ekonomi. (Ninuk MP)