Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2013, Pertumbuhan Ekonomi Capai 7 Persen

Kompas.com - 30/12/2010, 19:49 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 ditargetkan mencapai tujuh persen. Pada 2010, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai enam persen. Sementara pada 2011, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi hanya 6,4 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di sela-sela retret bidang perekonomian yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Kamis (30/12/2010), mengaku optimistis, bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen dapat diwujudkan mulai 2013.

"Hambatan regulasi kita selesaikan, mulai dari debottlenecking hingga UU Pengadaan Tanah. Di DPR regulasi perpajakan kita respon dan ini menimbulkan iklim baru di Indonesia," kata Hatta kepada para wartawan.

Hatta mengatakan, target-target pertumbuhan ekonomi yang diutarakan di atas sudah sesuai dengan road map hingga 2014. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 diperkirakan berada di angka 7-8 persen.

Kembali mengulang apa yang disampaikan Presiden, Hatta mengatakan, Indonesia memiliki peluang mengalami pertumbuhan ekonomi. Beragam proyek infrastruktur dimulai, mulai dari perluasan infrastruktur di Tanjung Priok serta mass rapid transportation (MRT) yang segera dimulai pada 2011.

Bahkan, lanjut Hatta, peletakkan dasar (ground breaking) MRT akan dilakukan pada 2012 dan juga pembangunan jalan tol. Pemerintah pun akan mengembangkan monorel yang terintegrasi dan Jakarta Metropolitan 2011.

"Ini momentum dan peluang yang luar biasa yang harus kita manfaatkan," kata Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com