Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Kompas.com - 26/04/2024, 11:38 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Persaingan usaha merupakan hal yang lumrah dan bisa mendorong kreativitas dan inovasi. Namun, tak jarang ada pihak yang melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berupaya memastikan persaingan usaha berlangsung dalam lingkungan yang sehat dan kompetitif. 

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) sekaligus pakar hukum persaingan usaha Ningrum Sirait mengatakan, upaya pencegahan lebih diutamakan dalam pengawasan kemitraan.

Menurutnya, program Penyuluh Kemitraan merupakan salah satu solusi yang tepat.

“Program penyuluh kemitraan sejalan dengan pemikiran bahwa dalam kemitraan, fungsi pencegahan harus lebih diutamakan dibandingkan dengan fungsi penegakan hukum,” ujarnya.

Baca juga: TikTok Temui KPPU, Jelaskan Komitmennya untuk Persaingan Sehat

Dia mengatakan itu saat memberi masukan atas persaingan usaha dan program Sejuta Penyuluh Kemitraan yang digagas KPPU di Medan, Minggu (20/4/2024). 

Ningrum mengatakan, kehadiran KPPU bukan untuk menakut-nakuti pelaku usaha agar bermitra. 

“KPPU harus dapat menyerap tidak hanya keluhan dari pelaku usaha kecil, tetapi juga kesulitan yang dihadapi pelaku usaha besar dalam memenuhi kewajiban kemitraan” katanya dalam siaran pers, Kamis (25/4/2024).

Lebih lanjut, Ningrum menggarisbawahi pentingnya penegakan persaingan usaha dan pengawasan kemitraan yang digariskan dengan baik di rencana strategis KPPU.

Ketua Panitia Seleksi Anggota KPPU Periode 2024-2029 itu juga menyoroti pentingnya pelibatan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Sejuta Penyuluh Kemitraan. 

Baca juga: KPPU: Perusahaan Pinjol Dana Pendidikan Terindikasi Praktik Monopoli

Ningrum menekankan pula pentingnya forum antara anggota KPPU dengan berbagai akademisi dan pakar hukum persaingan. 

Menurutnya, forum tersebut akan memberikan banyak perspektif kepada anggota KPPU, terutama dalam menjalankan hukum acara yang ada.

“Akan ada banyak masukan nanti dari para pakar, misalnya bagaimana perdebatan mengenai sejauh mana kewenangan lembaga pengawas, seperti KPPU dalam memberikan sertifikasi kepada pelaku usaha terkait dengan program kepatuhan” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengapresiasi masukan Ningrum dan mengamini bahwa forum tersebut sangat penting dalam mereviu kinerja KPPU dari sudut pandang yang berbeda, khususnya di tengah tantangan kelembagaan yang bergulir.

“Kami sadar betul anggota KPPU periode ini membawa tugas berat dalam mengawal transformasi kelembagaan KPPU menuju aparatur sipil negara (ASN) di tengah keterbatasan kewenangan dan anggaran lembaga,” ujar Ifan.

Pria yang akrab dipanggil Ifan itu mengapresiasi penelitian yang tengah dilakukan USU terkait Lembaga Koordinasi Kemitraan.

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Melambung, KPPU Bakal Panggil 7 Maskapai Pekan Ini

Penelitian itu meninjau perumusan bentuk pengawasan kemitraan yang ideal dan lembaga yang dianggap paling ideal untuk mengoordinasikan pengawasan kemitraan. 

Rekomendasi dari penelitian tersebut diharapkan dapat mengawal KPPU menjadi lembaga yang lebih kredibel, akuntabel, dan berwibawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gairahkan Kreativitas Anak Bangsa, Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night: Wanita Indonesia Mandiri

Gairahkan Kreativitas Anak Bangsa, Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night: Wanita Indonesia Mandiri

Whats New
Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama, Chatib Basri: Berikan Kejelasan Kepada Pasar

Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama, Chatib Basri: Berikan Kejelasan Kepada Pasar

Whats New
Wanti-wanti IMF Terhadap APBN Pemerintahan Baru

Wanti-wanti IMF Terhadap APBN Pemerintahan Baru

Whats New
Harga Emas di Pegadaian 25 Juni 2024

Harga Emas di Pegadaian 25 Juni 2024

Spend Smart
Rupiah Menguat, Simak Kurs Dollar AS di BCA hingga BNI

Rupiah Menguat, Simak Kurs Dollar AS di BCA hingga BNI

Whats New
IHSG Awal Sesi Melemah, Rupiah Lanjut Menguat

IHSG Awal Sesi Melemah, Rupiah Lanjut Menguat

Whats New
Naik Rp 8.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Terbaru Selasa 25 Juni 2024,

Naik Rp 8.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Terbaru Selasa 25 Juni 2024,

Spend Smart
Bahan Pokok Selasa 25 Juni 2024: Harga Telur Naik, Cabai Merah Keriting Turun

Bahan Pokok Selasa 25 Juni 2024: Harga Telur Naik, Cabai Merah Keriting Turun

Whats New
Lowongan Kerja PNM Grup, Terbuka untuk 'Fresh Graduate'

Lowongan Kerja PNM Grup, Terbuka untuk "Fresh Graduate"

Work Smart
IHSG Masih 'Sideways', Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Masih "Sideways", Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran 5,1 Persen

Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran 5,1 Persen

Whats New
Pajak untuk Subsidi Pendidikan dan Kesehatan

Pajak untuk Subsidi Pendidikan dan Kesehatan

Whats New
Wall Street Mayoritas Merah, Dow Jones Malah Melaju 260 Poin

Wall Street Mayoritas Merah, Dow Jones Malah Melaju 260 Poin

Whats New
Kala Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama Jawab Kekhawatiran Investor

Kala Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama Jawab Kekhawatiran Investor

Whats New
[POPULER MONEY] Anggaran Makan Bergizi Gratis 2025 Capai Rp 71 Triliun | Anggaran Negara Catat Defisit Pertama

[POPULER MONEY] Anggaran Makan Bergizi Gratis 2025 Capai Rp 71 Triliun | Anggaran Negara Catat Defisit Pertama

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com