Kian Susut, Surplus APBN Tinggal Rp 8,1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mengalami surplus hingga pengujung Maret 2024.

Namun demikian, nilai surplus APBN tercatat kian menurun dari posisi awal tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN mencatatkan surplus sebesar Rp 8,1 triliun hingga pengujung Maret 2024. Nilai itu setara dengan 0,04 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Nilai suprlus kas negara itu tercatat terus menurun. Berdasarkan data APBN sebelumnya, per 15 Maret lalu, nilai surplus masih mencapai Rp 22,8 triliun atau setara 0,10 persen PDB.

"(APBN) terlihat cukup positif, meskipun kita juga tetap waspada," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2024, di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Baca juga: Ekonom Sebut Program Gas Murah Berisiko Bikin Defisit APBN

Penurunan suprlus itu disebabkan oleh realisasi pendapatan negara yang menurun. Di sisi lain, belanja negara tumbuh pesat.

Tercatat, raelisasi pendapatan negara sebesar Rp 620,01 triliun, setara dengan 22,1 persen dari target APBN. Nilai itu lebih rendah 4,1 persen dari posisi yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Bendahara negara menjelaskan, penurunan itu utamanya disebabkan oleh tingginya laju pertumbuhan pendapatan atau high base effect yang terjadi pada tahun lalu. Pada tiga tahun terakhir, pendapatan negara mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, sehingga terjadi normalisasi pada tahun ini.

"Jadi walaupun kita memahami ada koreksi kita tetap hati-hati," katanya.

Baca juga: Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Di sisi lain, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 611,9 triliun, atau setara 18,4 persen dari pagu APBN. Nilai itu melesat 18 persen dari periode yang sama tahun lalu.

"Berarti ada belanja-belanja frontloading seperti belanja Pemilu," ujar Sri Mulyani.

Dengan perkembangan tersebut, APBN pun masih mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 122,1 triliun. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran negara, di luar pembayaran utang.

"Posisi total APBN kita masih surplus Rp 8,1 triliun atau 0,04 persen GDP, dari sisi keseimbangan primer surplus Rp 122,1 trililun," ucapnya.